SETARA.ID, CIPUTAT – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendapat perhatian dari sejumlah elemen mahasiswa.
Mereka menyambut baik rencana pembangunan tersebut sebagai upaya meningkatkan keselamatan pejalan kaki, namun mengingatkan agar proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga mengedepankan aksesibilitas, kualitas infrastruktur, serta transparansi anggaran.
Ketua Umum FIDKOM UIN Jakarta, M. Zidan Ramdani, menilai pembangunan JPO harus mengutamakan prinsip aksesibilitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“JPO yang dibangun harus mengutamakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Selain itu, proses perencanaan hingga pembangunannya juga perlu melibatkan masyarakat agar fasilitas ini benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, bukan sekadar menjadi proyek infrastruktur,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Badan Kajian dan Aksi Strategis (Kastrad) DEMA UIN Jakarta, Ahmad Varis Farhan, berharap JPO yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan, tetapi juga menjadi infrastruktur publik yang modern dan nyaman.
Menurutnya, JPO perlu dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung seluruh pengguna, seperti lift atau elevator, jalur landai (ramp), guiding block bagi penyandang tunanetra, handrail, CCTV, serta pencahayaan yang memadai agar benar-benar menghadirkan rasa aman dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LKBHMI Ciputat, Fahri Hamzah Siregar, menyoroti pentingnya transparansi dalam pembangunan proyek tersebut. Ia mengingatkan bahwa nilai anggaran pembangunan JPO yang diperkirakan mencapai Rp7,3 miliar harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada publik.
“Anggaran sebesar Rp7,3 miliar menuntut transparansi penuh dari UIN Jakarta. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan diawasi. Jangan sampai proyek yang dibangun atas nama keselamatan justru kehilangan kepercayaan publik karena minimnya transparansi,” tegasnya.
Selain transparansi, Fahri juga mendorong adanya pengawasan yang melibatkan mahasiswa dan berbagai pemangku kepentingan agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan fasilitas publik yang berkualitas.
Dengan berbagai masukan tersebut, Mahasiswa berharap pembangunan JPO UIN Jakarta dapat menjadi contoh infrastruktur publik yang tidak hanya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
Editor: Redaksi Setara
