SETARA.ID, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi salah satu putusan penting dalam sejarah penganggaran pendidikan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak dapat dihitung sebagai bagian dari pemenuhan mandatory spending pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik […]
SETARA.ID, BANDA ACEH – Akademisi sekaligus praktisi hukum, Dr. Ihdi Karim Makinara, S.H., M.H., resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum setelah mengikuti prosesi yudisium Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, pada Jumat, 24 Juli 2026, di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam studi doktoralnya, Ihdi Karim Makinara mengangkat disertasi […]
SETARA.ID, JAKARTA – Pengacara Acong Latif melontarkan kritik keras terhadap pernyataan advokat Hotman Paris yang dinilainya menyesatkan terkait hukum acara pidana di Indonesia. Kritik tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Acong Latif mengaku kecewa atas pernyataan Hotman Paris yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Saya sangat kecewa dan […]
SETARA.ID, JAKARTA – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Roy Suryo kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (20/7/2026). Pengajuan gugatan praperadilan Roy Suryo terhadap ketetapan dia sebagai terangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). “Permohonan Pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah seharusnya ditolak sepenuhnya,” […]
SETARA.ID, JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan akademisi Prof. Didi Sunardi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat membuka rapat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi ini. Senada dengan hal tersebut, Prof. Didi […]
SETARA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Andi Syafrani, menargetkan organisasinya menjadi pelopor lahirnya Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan agar profesi advokat mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Andi mengatakan, APSI tidak hanya ingin menjadi organisasi profesi yang menaungi […]
SETARA.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, menegaskan kepengurusan baru APSI akan memprioritaskan konsolidasi organisasi sebagai langkah awal memperkuat peran organisasi advokat syariah di Indonesia. Menurut Sulaisi, penguatan internal menjadi fondasi penting agar APSI mampu menjalankan program-program organisasi secara efektif sekaligus meningkatkan pelayanan kepada seluruh anggota di berbagai daerah. “Dalam […]
SETARA.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (30/6/2026). Vonis tersebut dijatuhkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Ketua Majelis […]
SETARA.ID, SEMARANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menetapkan seorang pria berinisial AMP (28), warga Kabupaten Batang, sebagai tersangka kasus alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi tambak udang vaname. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Djoko Julianto, menjelaskan bahwa lahan yang dialihfungsikan berada di kawasan Lahan Sawah […]
SETARA.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026–2029. Aturan tersebut ditetapkan pada 9 Februari 2026 dan sekaligus menggantikan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur program serupa untuk periode 2020–2024. […]
Menjadi media rujukan yang kredibel dalam membangun ruang publik yang setara, rasional, dan berkeadilan melalui jurnalisme yang berintegritas dan berbasis kepentingan publik.
