
SETARA.ID, JAKARTA – Pemuda Harapan Bangsa (PRAPANSA) mendesak agar proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 diperiksa secara menyeluruh. Organisasi tersebut juga mempersoalkan hak fasilitas negara yang akan diterima Gibran setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ketua Umum PRAPANSA, Laily Hasan, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap proses administrasi pencalonan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Laily, pemeriksaan tersebut perlu mencakup proses verifikasi dokumen persyaratan calon, dasar hukum penerimaan surat keterangan (Suket) ijazah, hingga prosedur dan pertimbangan KPU ketika menetapkan pasangan calon.
Ia juga meminta agar ditelusuri kemungkinan adanya kelalaian administratif maupun pelanggaran kewenangan, termasuk pertanggungjawaban pejabat yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran.
“Jika benar terdapat putusan pengadilan yang berdampak terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, maka persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik figur. KPU juga harus diperiksa secara objektif dan transparan. Sebab, integritas penyelenggara pemilu merupakan fondasi legitimasi demokrasi. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum,” demikian pernyataan Laily.
PRAPANSA berpandangan, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Organisasi itu menilai proses administrasi yang melatarbelakangi penetapan pasangan calon juga perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, PRAPANSA juga menyatakan Gibran tidak berhak mendapatkan fasilitas negara sebagai mantan Wakil Presiden apabila persoalan keabsahan persyaratan pencalonannya tidak diselesaikan secara hukum.
Editor: Redaksi Setara


