SETARA.ID, OPINI – Beragam polemik nasional mengenai MBG tidak hanya sekedar memberikan kemudahan makanan terhadap anak-anak. Segala sisi ihwal MBG banyak dinilai merugikan masyarakat. Contohnya, penyedotan dana pendidikan yang potensial menyentuh 67% dan banyaknya dampak keracunan dari realisasi program ini.
Hal tersebut yang akhirnya melahirkan Banyak sekali demontrasi. Diantaranya momentum hari pendidikan nasional diperingati dengan aksi tuntutan pemberhentian MBG, Aksi Agustus tahun lalu juga menyuarakan hal serupa soal ketidakpuasan publik terhadap MBG, karena dinilai kurang laik untuk direalisasikan karena banyaknya ketimpangan yang berseberangan dengan realitas. Bahkan, media banyak sekali menyuarakan MBG dengan menampilkan maraknya indikator kepuasan publik yang menyentuh 72,8%.
Kemanakah Engkau Wahai Pendidik?
Alangkah ironisnya, MBG tidak hanya menjadi arena bisnis para elite untuk investasi bangsawan naga melalui MBG ini, banyak sekali persoalan ini terkuak dan mengabaikan pejuang-pejuang yang menanamkan bibit untuk menjadi generasi yang baik, terbuang secara percuma karena program aneh ini.
Bahkan, Presiden Prabowo ketika ditanya MBG, pertanyaan dan jawaban selalu sama dan template, bukan tidak yakin untuk memberi makan. Apa salahnya memberi makan? Akan tetapi, pernahkah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bentuk lain dari penindasan yang sistematis melalui program?
Seringkali kelakar “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” memang dikonotasikan pada sistem demokratis yang konvensional dengan mendengar aspirasi rakyat yang diklaim maha segalanya. Jika konteksnya saat ini, di Indonesia, adalah suatu keniscayaan ekspresi yang dibungkam seolah bertentangan dengan program pemerintah.
Memasang barier to entry tidak hanya pada reaksioner masyarakat, akan tetapi juga pada tahapan kompetitif para pekerja untuk mengejar kebahagiaan mereka melalui program pemerintah. Contohnya, pendaftaran PPPK para guru honorer dinilai tidak adil karena proses yang sangat panjang dan pesangon yang rentan sedikit.
Marx pernah menyatakan, terjadinya konflik antara masyarakat dengan elite karena aset-aset yang bernilai di masyarakat dirampas melalui produksi material. Barangkali produksi material MBG yang dinilai oleh masyarakat menjadi hambatan aset penting mereka untuk mengabdi dan menciptakan kesejahteraan mereka sendiri.
Makanya tak ayal, jika pertanyaan diajukan kepada pemerintah, mereka memang pandai dalam menguraikan jawaban, karena Dahrendorf pernah bilang bahwa kekuasaan merupakan satuan yang lihai dalam dialektik, walaupun tujuan dari dialektik itu bertujuan untuk berubah dan perkembangan.
Perubahan dan perkembangan harusnya disertai dengan pertimbangan realitas masyarakat. Guru honorer yang menyuarakan atas haknya, selayaknya mendapatkan perhatian yang harus disoroti atas perubahan mereka juga, alih-alih tanpa transparansi dan tidak pernah terlibatkan dalam satuan entitas sebagai warga demokrat, justru mereka secara perlahan teralihkan sebagai warga yang haknya di cabut.
MBG Itu Lagi Polemiknya
Makanan Bergizi Gratis ini, tidaklah lain adalah upaya-upaya elitis untuk memberikan keuntungan terhadap bisnis mereka, secara bersamaan dengan menerapkan sistem eksploitasi semu dengan pencabutan rincian belanja dari APBN yang potensial.
Karl Marx pernah menyebutkan bahwa dalam sistem kerja kapitalis, nilai yang “komersialkan” ngerangkap nilai tukar. Dengan kata lain, MBG yang ditawarkan memang layak digunakan sebagai sistem kerja kapitalisme dalam memperoleh keuntungan para investor. Nilai tukar yang dikorbankan adalah maraknya problematika dari keracunan makanan dari program tersebut dengan mengeksploitasi masyarakat untuk keuntungan depositori material kaum elite.
Lalu, betapa pentingnya realisasi program jika pengorbanan masyarakat juga terlibat. Sangat ironi, jika mengingat di muka perihal indikator kepuasaan diutamakan demi mengelabui kepentingan dan kepercayaan sesaat agar dukungan publik tetap bertahannya periode pemerintahan.
Ki Hajar Dewantara memberikan adagium “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso” polemik bangsa harus dijadikan pertama karena selayaknya pemimpin memberi contoh ketika dia berada di masyarakat, bahkan ketika di belakang, di tengah dan di depan tetap memberikan harapan dan dorongan agar masyarakat tetap sejahtera, terkhusus guru honorer yang merasa tertindas akibat program MBG ini.
Penulis: Dodi Adrian Febriansyah
Editor: Redaksi Setara
