SETARA.ID, YOGYAKARTA – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menolak rencana pelibatan perguruan tinggi sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi membebani kampus, tetapi juga menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama dari sisi anggaran negara. Dalam keterangannya, sebagaimana dikutip dari conversationidn. ia mengungkapkan bahwa program MBG masih memiliki catatan kritis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
“Saya tidak sependapat jika perguruan tinggi dilibatkan sebagai pengelola SPPG dalam program MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa besarnya kebutuhan anggaran dalam program tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara.
“Program ini masih menyisakan catatan kritis, terutama besarnya kebutuhan anggaran yang berpotensi menekan ruang fiskal,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga bisa berdampak pada pergeseran prioritas anggaran, termasuk sektor pendidikan.
“Dan menggeser alokasi strategis seperti pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa secara prinsip, perguruan tinggi tidak semestinya ditempatkan sebagai pelaksana teknis program pemerintah.
“Perguruan tinggi bukan operator program teknis pemerintah,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa mandat utama kampus tetap berada pada tridarma perguruan tinggi.
“Mandat utamanya adalah pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya menjaga independensi dan fungsi kritis kampus dalam kehidupan berbangsa.
“Dan juga menjaga nalar kritis,” tambahnya.
Editor: Redaksi Setara
