SETARA.ID, MALANG – Gabungan Pengusaha Makam Bergizi Gratis (Gapembi) Jawa Timur menyatakan tidak khawatir pasca Mahkamah Konstitusi menetapkan terkait terpisahnya anggaran kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan anggaran kegiatan MBG dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya mulai 2028.
Ketua Gapembi Jawa Timur Makhrus Sholeh menyatakan, golongannya tidak khawatir terhadap putusan MK untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Menurutnya, selain dari pada sumber dana APBN dari pendidikan, banyak sumber dana yang lain dari APBN dapat dialokasikan dalam pembiayaan program unggulan tersebut.
“Kami percaya program MBG ini mulia, jadi tidak ada kekhawatiran, sumber anggaran negara kan banyak bisa dari CSR juga,” kata Makhrus melalui sambungan telepon, Jumat (31/7/2026).
Makhrus menambahkan, bahwa sumber dana kegiatan MBG secara idealnya tidak hanya dari satu jalur saja dengan dana pendidikan yang telah dimandatkan 20% dari APBN.
Amati Taraf Pendidikan dan Rekomendasi Pengiriman
Sebab, konstelasi pendidikan di Indonesia, menurut Makhrus, perlu ada banyak peningkatan secara kualitas untuk mengejar Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Tingkat inteleginsia kita itu masih rendah, kalau anggaran pendidikan kita masih harus berkurang pembiayaan MBG kan anggarannya jadi berkurang dan ini mengkhawatirkan untuk dunia pendidikan,” ujarnya.
Dorong Optimalisasi Pengembangan Sawit dan Pertambangan
Makhrus memberikan rekomendasi terhadaps pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor komoditas.
Menurutnya, sawit merupakan salah satu komoditas yang mampu bersaing di pasar global di tengah kampanye internasional dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.
“Kalau saran kami adalah memaksimalkan potensi ekspor impor, kita punya banyak potensi seperti sawit, dan komoditas hasil tambang,” katanya.
Editor: Redaksi Setara
