SETARA.ID, OPINI – Seseorang menyandang sastrawan tidak hanya menafsirkan bait kata yang tersirat, tapi juga dari penyampaian artikulasi dan mimik muka di depan ruang publik.
Karya-karya yang dihasilkan juga merupakan representatif seseorang mendapat gelar sastrawan yang menandakan betapa tinggi kreativitas seseorang terhadap bidang sastra.
Pada saat simultan, media yang sering menyoroti beragam pernyataan dan raut wajah seorang presiden tentang perkataannya yang tidak seorang pun dapat memahaminya. Apa yang dimaksud presiden? Haruskah kita menafsirkan perkataannya? Ataukah kita perlu menjadi sastra untuk mengerti maksudnya?
Pro dan kontra mencuat ke permukaan, beragam tudingan dan spekulasi saling berbenturan. Bahkan, salah satu dari kedua golongan juga menyayangkan bahwa dia memilih pemimpin yang keliru pada pemilu 2024 lalu.
Jika bernostalgia beragam pernyataan presiden seperti ‘masyarakat tidak pakai dolar’ pada saat depresiasi rupiah, belum juga celutukan ‘ndasmu’, ‘londo ireng’, ‘cari negara lain, dan baru kali ini terjadi tentang sekolah tidak menjamin ‘kecerdasan’.
Bahasa-bahasa yang digunakan presiden jika meminjam maksud dari Sapardi Djoko Damono, bahwa presiden telah menyatakan keadaan nyata masyarakat Indonesia, hanya saja bahasanya terlalu tinggi jika memakai bahasa satir untuk diterjemahkan. Tapi secara penggunaan, sudah cukup.
Apa yang disampaikan presiden dalam keadaan yang sebenarnya akhirnya menemukan benturan pada dampak yang terjadi. Misalnya, depresiasi rupiah yang semakin dominan berpotensi menaikkan harga pangan pada kebutuhan masyarakat. Pengeluaran lebih banyak karena pendapatan sedikit dengan kebutuhan yang semakin melonjak.
Kelakar satir berikutnya ‘cari negara lain’ begitu sentral dari sebelumnya. Bagaimana mungkin pernyataan itu keluar dari seorang presiden, sedangkan posisi Indonesia sejatinya telah jatuh pada merosotnya sebuah moral.
Pertimbangkan mengapa kelakar itu tidak layak dilontrakan. Berdasarkan riset dari agen perjalanan Inggris bahwa Indonesia menjadi negara ‘tersantai’ di dunia sebagai peringkat pertama. Kata santai jika dikaitkan pada pemerintah atau kepala negara seharusnya memiliki perbedaan makna pada peran ketika menghadapi krisis permasalahan masyarakat.
Suramnya Indonesia bukan karena pesimistis masyarakat. Ini adalah bahasa yang ‘nyablak’ jika satir tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Ibaratnya telah berusaha sopan tapi ketika sopan telah tidak menemukan jawabannya, salah satunya adalah nyablak agar mereka sadar bahwa masyarakat sedang tidak dihargai.
Ketika bahasa nyablak (masyarakat) bertemu nyablak (presiden) yang akhirnya negara semakin melihat betapa tidak konsisten sang presiden dalam janji politiknya yang selalu mengedepankan masyarakat.
Begitu pula pada pernyataan bahwa kecerdasan tidak berada di sekolah. Kalau Paulo Freire menyebut bahwa pernyataan yang terucap tanpa ada ‘kerendahan hati’ (memahami situasi) adalah berlakunya rasa ‘kesombongan’, karena menganggap orang yang tidak sama (dalam jabatan) sebagai orang ‘bodoh’.
Freire sepertinya lebih sarkastik daripada pernyataan sang presiden tentang tentang isu kecerdasan ini. Mungkin karena Freire tidak sastrawi dalam menyikapi pernyataan itu.
Maka mungkin saja Freire sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqolani, bahwa sesuatu yang mendatangkan sia-sia karena orang berbicara bukan bidangnya. Mungkin saja Ibnu Hajar juga sarkastik kepada sang presiden.
Lalu, apa gunanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tujuannya agar para siswa tidak mengalami stunting, mendapat fokus penuh dalam sekolah. Tapi masih menyinggung kecerdasan tidak dari sekolah. Mudahnya, orang bodoh belajar di sekolah, bertujuan untuk pintar. Pintar secara bahasa hampir sama dengan cerdas.
Seorang Presiden, sejatinya dalam menyampaikan pernyataan gunakanlah bahasa yang membuat rakyat mengerti. Agar masyarakat memahami bahwa ini tujuannya demi ‘Indonesia Emas’ dan ‘generasi emas’.
Penulis: Dodi Adrian Febriansyah (Penikmat Sosial)
Editor: Redaksi Setara
