SETARA,ID, OPINI – Ruang publik kita dalam beberapa hari terakhir ini rasanya berisik banget. Banyak drama politik instan yang disajikan di media yang bikin capek logika sehat kita.
Tapi, di balik ramainya berita di TV dan media sosial, ada hal besar yang sebenarnya lagi runtuh pelan-pelan: yaitu rasa percaya anak muda sama masa depan negara ini.
Kita seperti lagi ada di titik jenuh yang parah semacam keletihan moral, di mana orang-orang mulai bersikap masa bodoh dan gak percaya lagi kalau hukum bisa adil tanpa ada udang di balik batu.
Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang makin anjlok belakangan ini, itu bukan cuma sekadar deretan angka statistik. Angka itu jadi bukti kalau penegakan hukum kita lagi krisis.
Sekarang, kalau ada koruptor ditangkap, masyarakat udah gak tepuk tangan lagi secara tulus. Yang ada malah muncul pertanyaan sinis di benak kita: “Ini siapa lagi yang lagi disingkirkan, dan kepentingan politik siapa yang lagi diuntungkan?”
Untuk melihat masalah ini, kita gak bisa cuma pakai kacamata lama yang bilang korupsi terjadi cuma karena kurangnya pengawasan atau iman pejabat yang lemah. Realitas politik hari ini jauh lebih rumit dan dingin.
Dalam politik kita, kekuasaan itu gak pernah bener-bener bersih. Koalisi dibentuk dari hasil kompromi antarelite. Setiap kelompok yang masuk ke dalam gerbong pemerintahan biasanya bawa “rahasia” atau beban masa lalunya masing-masing.
Alih-alih dibongkar dari awal demi transparansi, beban hukum ini sengaja disimpan rapi oleh pusat kekuasaan. Ini jadi semacam remote kontrol politik. Kalau ada penumpang gerbong yang mulai macem-macem atau gak nurut, barulah berkas kasusnya dibuka buat mendisiplinkan mereka.
Penegakan hukum yang polanya dipandu sama kalkulasi politik gak akan pernah bisa bikin negara kita bersih secara tulus. Hukum akhirnya cuma jadi alat buat geser-geser posisi: mendisiplinkan yang membangkang, mendepak yang udah gak berguna, dan ngamanin sekutu buat sementara waktu.
Cara pandang ini bisa ngejelasin drama yang terjadi 72 jam kemarin. Waktu penegak hukum nangkep pejabat sekelas wakil menteri karena kasus lama yang harusnya udah ketahuan dari tahun-tahun lalu, kita yang kritis gak boleh cuma fokus sama jumlah uangnya.
Pertanyaan paling penting adalah: kenapa baru sekarang? Kenapa bukti yang udah lama ada baru dipakai hari ini? Jawabannya jelas: hukum kita sering kali disetir sama kepentingan politik praktis.
Sedihnya, yang harus nanggung beban paling berat dari rusaknya sistem ini bukan generasi tua yang sebentar lagi pensiun, tapi anak muda dari Generasi Z dan Alpha. Contoh nyatanya kelihatan dari ribut-ribut soal pergantian pimpinan di lembaga gizi nasional baru-baru ini.
Ketika program penting kayak Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harusnya ngurusin isi piring anak-anak malah jadi ajang rebutan pengaruh dan keuntungan logistik, berarti sistem kita udah rusak parah.
Saat hak nutrisi anak-anak dikorbankan demi korupsi, yang rugi bukan cuma uang negara. Jauh lebih berharga dari itu: yang dirusak adalah masa pertumbuhan mereka, perkembangan otak mereka, dan mental generasi penerus. Ini kerugian besar yang gak bakal bisa diganti pakai uang atau ganti rugi materiil apa pun.
Kalau moralitas publik terus dirusak lewat politik saling sandera, dan hak anak-anak terus dikorupsi, itu sama saja dengan menghancurkan masa depan Indonesia sebelum sempat berkembang. Kalau kegaduhan kemarin terus dibiarkan, waktu 72 jam yang sibuk kemarin gak bakal diingat sebagai langkah maju, melainkan awal dari kemunduran bangsa yang telat kita sadari.
Penulis: Anas Maulana Hasanudin
Editor: Redaksi Setara
