
SETARA.ID, JAKARTA – Persyaratan pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta ketentuan tersebut dihapus karena dinilai terlalu menitikberatkan aspek administratif dalam menentukan kapasitas seseorang untuk memimpin negara.
Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar melalui kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Berdasarkan laman resmi pelacakan perkara MK, permohonan tersebut tercatat dengan Nomor 423/PUU-XXIV/2026. Berkas permohonan diajukan pada 11 November 2026 dan diregistrasi oleh MK pada 12 November 2026.
Ketentuan yang diuji adalah Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
Pemohon menilai kepemilikan ijazah formal tidak serta-merta mencerminkan kecakapan, integritas, maupun kemampuan kepemimpinan seseorang dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam dokumen permohonannya, Pemohon menyebut persyaratan pendidikan minimal SMA sebagai pendekatan yang terlalu administratif untuk mengukur kapasitas seseorang dalam menduduki jabatan kenegaraan.
“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” demikian salah satu argumentasi yang tercantum dalam permohonan tersebut.
Pemohon berpendapat kemampuan memimpin negara tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal. Pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat juga dinilai dapat membentuk kapasitas kepemimpinan seseorang.
Dalam permohonannya, Pemohon turut membandingkan persyaratan pencalonan kepala negara di Indonesia dengan sejumlah negara demokrasi, yakni Amerika Serikat, Prancis, dan India.
Pemohon mencontohkan Amerika Serikat yang tidak menetapkan ijazah pendidikan formal sebagai persyaratan konstitusional untuk menjadi presiden.
Berdasarkan Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat, persyaratan presiden mencakup kewarganegaraan sejak lahir, usia minimal 35 tahun, serta telah berdomisili di Amerika Serikat sekurang-kurangnya 14 tahun.
Perbandingan tersebut digunakan Pemohon untuk menunjukkan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi kepala negara.
Minta MK Hapus Ketentuan
Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Apabila permohonan dikabulkan, persyaratan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal tersebut tidak lagi berlaku.
Editor: Redaksi Setara


