
SETARA.ID, MEKKAH – Bayangkan sebuah warung kopi sederhana di Solo. Tidak ada pengawalan protokoler, tidak ada karpet merah, dan tidak ada kamera televisi. Hanya tiga orang yang duduk mengelilingi sebuah meja: Imam al-Ghazali, Semar, dan Mas Gibran. Tentu ini perjumpaan imajiner. Al-Ghazali telah wafat hampir sembilan abad lalu. Semar bahkan hidup dalam dunia simbolik pewayangan Jawa. Tetapi bukankah filsafat sering menemukan relevansinya justru ketika tokoh-tokoh yang mustahil berjumpa kita hadirkan dalam sebuah percakapan? Apalagi yang hendak dibicarakan bukan persoalan kecil: sebuah kursi kekuasaan yang kini sedang kosong, tetapi tetap panas.
Pada 12 November 2026, Mas Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut datang ketika usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR sedang membuka kemungkinan berlanjutnya proses menuju pemakzulan. Dalam suratnya, Mas Gibran menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kehendak sendiri demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.
Mengenai keseluruhan motif politik di balik keputusan itu, kita tentu tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan. Tetapi pilihan untuk mengundurkan diri sebelum proses politik tersebut berlanjut menghadirkan ruang refleksi yang menarik. Dalam bahasa kebudayaan Jawa, ada ungkapan wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah dapat menjadi jalan menuju keluhuran. Bagi mereka yang menghayati nilai ini, langkah Mas Gibran dapat dibaca sebagai pilihan untuk tidak memperpanjang pertarungan mempertahankan jabatan. Tentu, pengunduran diri tidak berarti bahwa pemakzulan pasti akan terjadi. Keduanya merupakan proses konstitusional yang berbeda. Namun, terdapat makna kultural yang layak direnungkan: dalam tradisi Jawa, tidak setiap pertentangan harus diakhiri dengan mempertahankan kedudukan sampai batas terakhir.
Mengapa Harus Mas Gibran?
Saya sengaja mempertahankan kata Mas. Dalam kebudayaan Jawa, sapaan Mas bukan sekadar pemanis komunikasi. Ia mengandung penghormatan, keakraban, dan tata krama. Di balik sapaan yang tampak sederhana itu terdapat pengakuan bahwa seseorang tetap memiliki martabat kemanusiaan, terlepas dari kedudukan politik yang sedang atau pernah diembannya. Itulah signifikansinya.
Menulis Mas Gibran berarti menghadirkan seseorang sebagai manusia, bukan sekadar sebagai objek pertarungan politik.
Kita dapat menghormati keputusan seseorang tanpa harus menyetujui seluruh perjalanan politiknya. Kita juga dapat membicarakan kontroversi kekuasaan tanpa kehilangan kesantunan. Sebab, penghormatan kepada manusia tidak identik dengan pengultusan kekuasaan. Sebaliknya, sikap kritis terhadap kekuasaan tidak mengharuskan kita merendahkan martabat manusia. Dalam konteks inilah ungkapan ngopi di Solo memperoleh maknanya: sebuah perjumpaan yang egaliter, tempat pertanyaan filosofis dapat diajukan tanpa hiruk-pikuk perebutan pengaruh.
Al-Ghazali: Kekuasaan Dimulai dari Kemampuan Menguasai Diri
Kembali ke meja kopi imajiner itu. Saya membayangkan al-Ghazali tidak terlalu tertarik membicarakan siapa calon Wakil Presiden berikutnya. Barangkali ia justru lebih tertarik mempertanyakan kualitas jiwa manusia yang akan menerima kekuasaan.
Dalam al-Tibr al-Masbuk fī Nashihat al-Muluk, al-Ghazali menempatkan keadilan dan tanggung jawab moral sebagai unsur penting kepemimpinan. Kekuasaan, dalam perspektif etikanya, bukan sekadar kemampuan memerintah orang lain. Ia berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan dorongan dirinya sendiri. Di sinilah terdapat persoalan yang sering luput dalam percakapan politik modern.
Kita terlalu sering membicarakan kemampuan seseorang mengendalikan pemerintahan, tetapi kurang memperhatikan kemampuannya mengendalikan kesombongan, kepentingan pribadi, dan kecintaan berlebihan kepada kedudukan. Padahal, orang yang gagal mengendalikan dirinya sendiri dapat mengalami kesulitan ketika harus mempergunakan kewenangan yang memengaruhi kehidupan orang banyak. Dalam tradisi al-Ghazali, pembinaan jiwa melalui tazkiyat al-nafs menjadi bagian penting dari pembentukan karakter manusia. Diterapkan pada kepemimpinan, prinsip ini mengingatkan bahwa kecerdasan politik saja tidak cukup.
Seorang pemimpin mungkin memiliki pengalaman, jaringan, kecakapan administratif, bahkan kemampuan membangun konsensus. Namun, seluruh kemampuan itu membutuhkan orientasi moral agar tidak semata-mata menjadi instrumen kekuasaan. Memenangkan kekuasaan tidak sama dengan memenangkan pertarungan melawan ego sendiri. Yang pertama menghasilkan kewenangan. Yang kedua membantu manusia menggunakan kewenangan secara benar.
Karena itu, siapa pun yang kelak menduduki kursi Wakil Presiden seyogianya tidak hanya mempunyai kemampuan politik, tetapi juga integritas, kerendahan hati, kesediaan menerima kritik, serta keteguhan dalam menjalankan amanah.
Semar: Kebijaksanaan Pemimpin Tak Selalu Memakai Mahkota
Lalu bagaimana dengan Semar? Dalam pewayangan Jawa, Semar adalah sosok yang menghadirkan paradoks menarik. Ia bukan raja, bukan penguasa kerajaan, dan tidak tampil dengan atribut kemegahan. Namun, justru dalam kesederhanaannya tersimpan kebijaksanaan yang menjadi rujukan para kesatria.
Semar adalah pamomong: pengasuh, pembimbing, sekaligus pengingat moral. Ia mengajarkan bahwa otoritas moral tidak selalu sejalan dengan otoritas formal. Seseorang boleh mempunyai kedudukan tinggi, tetapi belum tentu memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya.
Sebaliknya, orang yang secara sosial tampak sederhana dapat menyimpan kejernihan nurani yang tidak dimiliki oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan. Di sinilah filsafat pewayangan menawarkan kritik yang halus terhadap kecenderungan manusia mengagungkan jabatan.
Kita mengenal ungkapan ojo dumeh: jangan merasa dapat berbuat sesuka hati hanya karena mempunyai kedudukan, kekuatan, atau keistimewaan. Ajaran tersebut relevan bagi siapa pun yang akan memperoleh jabatan tinggi. Kekuasaan tidak seharusnya melahirkan perasaan bahwa seseorang selalu benar. Justru semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula kebutuhan untuk mendengar nasihat.
Seorang pemimpin memerlukan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, bukan sekadar mereka yang terampil menyenangkan hati. Dalam simbolisme Semar, kebijaksanaan tidak membutuhkan mahkota untuk memperoleh kewibawaan. Singgasana meninggikan kedudukan seseorang. Tetapi hanya keluhuran budi yang dapat meninggikan martabatnya.
Lengser Keprabon dan Kehalusan Politik Jawa
Kembali kepada Mas Gibran. Dalam tradisi politik Jawa dikenal ungkapan lengser keprabon madeg pandhita, yang merujuk pada peralihan dari kedudukan penguasa menuju kehidupan yang lebih berorientasi pada kebijaksanaan. Konsep ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan setiap pengunduran diri dari jabatan politik. Madeg pandhita mengandung tuntutan laku dan kedalaman spiritual yang tidak otomatis hadir setelah seseorang meninggalkan kekuasaan.
Namun, unsur lengser keprabon menawarkan bahan perenungan. Melepaskan jabatan tidak selalu harus dibaca melalui dikotomi menang dan kalah. Dalam keadaan tertentu, meninggalkan kekuasaan dapat menjadi bagian dari upaya menata kembali hubungan politik dan kehidupan publik. Barangkali inilah yang dimaksud ketika orang menyebut pilihan Mas Gibran terasa “sangat Jawa”.
Bukan karena setiap orang Jawa niscaya mengambil keputusan serupa. Kebudayaan Jawa tentu tidak tunggal. Tetapi terdapat nilai pengendalian diri, kesantunan, dan penghindaran konflik yang berlarut-larut dalam sebagian tradisi etikanya. Di sinilah keputusan politik dapat memperoleh pembacaan kultural yang melampaui perdebatan mengenai untung dan rugi. Kekuasaan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan untuk tetap duduk di kursi, melainkan juga dengan cara seseorang meninggalkan kursi tersebut.
Ketika Al-Ghazali dan Semar Saling Memahami
Saya membayangkan percakapan di warung kopi Solo itu kemudian bergeser. Mas Gibran telah memilih meninggalkan (dan menanggalkan) jabatannya. Kini persoalannya bukan lagi semata tentang orang yang pergi, melainkan tentang orang yang akan datang. Di sinilah al-Ghazali dan Semar mungkin menemukan titik perjumpaan filosofis.
Al-Ghazali menekankan pendidikan jiwa, amanah, dan keadilan. Semar mengajarkan kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kepekaan seorang pamomong. Keduanya mengingatkan bahwa memperoleh kekuasaan dan layak secara moral untuk mengemban kekuasaan merupakan dua persoalan yang berlainan.
Konstitusi menentukan prosedur pengisian jabatan. Tetapi kualitas moral orang yang akan mengisi jabatan tersebut tetap memerlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Prosedurnya jelas. Tetapi bagaimana dengan kualitas etikanya? Pertanyaan ini seharusnya memperoleh tempat dalam setiap proses politik yang menyangkut jabatan kenegaraan. Sebab, kemampuan membangun koalisi bukanlah pengganti integritas. Kedekatan dengan pusat kekuasaan bukanlah bukti kebijaksanaan. Begitu pula pengalaman politik, meskipun penting, tidak dengan sendirinya menjamin kematangan moral.
Yang diperlukan adalah kesatuan antara kecakapan dan karakter. Kekuasaan membutuhkan orang yang mampu mengambil keputusan. Tetapi negara juga membutuhkan pemimpin yang mengetahui kapan sebuah keputusan tidak patut diambil.
Kursi Panas dan Kualifikasi Penggantinya
Kini kursi yang ditinggalkan Mas Gibran sedang menunggu pengisi berikutnya. Tentu setiap pergantian jabatan mengandung pertimbangan politik. Hal itu wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, justru karena jabatan Wakil Presiden memiliki konsekuensi kenegaraan yang besar, pertimbangan politik perlu disertai kesungguhan menilai kualitas moral calon pemegangnya.
Seorang Wakil Presiden seyogyanya (dan se-Solo-nya) memiliki integritas yang dapat diuji, kemampuan memahami persoalan publik, penghormatan terhadap konstitusi, serta kesediaan mengutamakan kepentingan negara. Ia memerlukan keberanian moral untuk mengatakan yang benar, bahkan ketika kebenaran itu tidak selalu menguntungkan secara politik. Ia juga membutuhkan kepekaan seorang pamomong: kemampuan memahami penderitaan rakyat, mendengar kritik, dan menjaga agar kewenangan tidak berubah menjadi sekadar fasilitas kekuasaan.
Dalam perspektif al-Ghazali, kekuasaan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Dalam perspektif Semar, kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Keduanya tidak meniadakan kebutuhan akan kecakapan politik. Justru keduanya mengingatkan bahwa kecakapan tanpa orientasi etis dapat kehilangan arah.
Kopinya Habis, Amanah Belum Selesai
Bayangkan percakapan di warung kopi Solo itu akhirnya selesai. Cangkir-cangkir telah kosong. Al-Ghazali kembali ke khazanah kitab-kitabnya. Semar kembali ke panggung pewayangan. Mas Gibran melanjutkan perjalanan hidupnya di luar jabatan yang telah ditinggalkan. Namun, satu pertanyaan tetap tinggal di atas meja: siapakah yang layak menduduki kursi panas berikutnya?
Pengunduran diri Mas Gibran telah menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia. Ada ruang untuk menghormati pilihan pribadinya, sekaligus untuk membicarakan konsekuensi kenegaraan yang menyertainya. Tetapi perhatian terhadap masa depan tidak boleh berhenti pada kalkulasi siapa yang akan memperoleh jabatan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kualitas manusia seperti apa yang akan menerima amanah tersebut.
Kita tidak sedang mencari manusia sempurna. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan mengoreksi dirinya sendiri, memahami batas kekuasaan, berlaku adil, serta mempertahankan integritas ketika kepentingan politik saling berhadapan. Al-Ghazali mengingatkan pentingnya jiwa yang terdidik secara moral. Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari kemegahan kedudukan. Dan Mas Gibran, melalui peristiwa pengunduran dirinya, menghadirkan kesempatan bagi kita untuk merenungkan hubungan antara kekuasaan, martabat, dan pergantian kepemimpinan.
Pada akhirnya, seperti Mas Gibran yang rela melepas, semua kursi panas tidak terutama membutuhkan seseorang yang pandai bertahan di atasnya. Ia membutuhkan manusia yang cukup matang untuk memahami betapa beratnya tanggung jawab kekuasaan. Sebab, takhta dapat diperoleh melalui keputusan politik. Tetapi kewibawaan moral hanya dapat dibangun melalui keluhuran perilaku. Dan mungkin, itulah percakapan terpenting yang tersisa setelah al-Ghazali dan Semar selesai ngopi di Solo bersama Mas Gibran.
Ajyad Mashofi, Mekkah14 November 2026
Penulis: Ahmad Mudatsir (Pengamat Politik Pinggiran)


