
SETARA.ID, JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) masih lima tahun dan belum dapat diberlakukan seumur hidup. Pemegang SIM juga tetap diwajibkan melakukan perpanjangan serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai rencana perubahan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Aries dalam kegiatan Dialog Korlantas di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Aries menjelaskan, ketentuan yang berlaku saat ini masih mewajibkan masyarakat memperpanjang SIM setiap lima tahun. Dalam proses tersebut, pemegang SIM juga tetap dikenakan biaya PNBP sesuai peraturan.
“Jadi kita masih aturan yang sekarang, itu SIM masih ada pembayaran PNBP,” tegasnya.
Ketentuan masa berlaku SIM tersebut mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
Alasan Evaluasi Setiap Lima Tahun
Sebelumnya, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya menjelaskan, kewajiban memperpanjang SIM setiap lima tahun berkaitan dengan evaluasi kompetensi pengemudi.
Menurutnya, SIM bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi serta memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan psikologis untuk berkendara.
“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” kata Made Agus, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Korlantas Polri.
Korlantas Kaji Sistem Poin Pelanggaran
Di tengah penegasan masa berlaku SIM lima tahunan, Korlantas Polri juga tengah mengkaji penerapan Traffic Attitude Record (TAR), yakni sistem pencatatan perilaku pengendara di jalan raya.
Melalui sistem tersebut, kepolisian berencana menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi atau reward and punishment menggunakan merit point system.
Aries menjelaskan, sistem ini memberikan penghargaan kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Sebaliknya, pengemudi yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi berdasarkan akumulasi poin pelanggaran.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, pemegang SIM dapat diwajibkan mengikuti ujian ulang hingga menghadapi pencabutan SIM setelah melalui mekanisme hukum dan putusan pengadilan.
“Itu sudah berlaku di beberapa negara maju bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas hingga pada saatnya nanti perpanjangan dia bisa langsung,” jelas Aries.
Dengan demikian, hingga 14 November 2026, belum ada perubahan kebijakan mengenai masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Masyarakat tetap diwajibkan memperpanjang SIM setiap lima tahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Editor: Redaksi Setara


