SETARA.ID, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR RI dengan berbagai alasan, mulai dari pelaksanaan program prioritas pemerintah, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan kelembagaan.
Berdasarkan hasil rapat kerja dengan DPR dan sejumlah laporan media, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan usulan tambahan anggaran terbesar. BGN mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp270 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di posisi berikutnya, Kementerian Pertahanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun. Dengan tambahan tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan pada 2027 mencapai sekitar Rp334 triliun. Tambahan anggaran itu direncanakan untuk mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesiapan operasional TNI, serta pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik, penguatan sarana dan prasarana kepolisian, serta pengamanan sejumlah agenda strategis nasional.
Kementerian Agama turut mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp41,89 triliun. Jika disetujui, total kebutuhan anggaran Kementerian Agama pada 2027 akan mencapai Rp129,55 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain diperuntukkan bagi penguatan pendidikan keagamaan, revitalisasi madrasah, pengembangan pesantren, serta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta kebutuhan gaji dan tunjangan tenaga pendidik.
Selain itu, Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk memperkuat berbagai program perlindungan sosial. Tambahan anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk program Sekolah Rakyat, bantuan sosial, bantuan bagi kelompok rentan, serta penanganan kemiskinan.
Kementerian Pertanian juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22 triliun guna mendukung target swasembada pangan nasional. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta program peningkatan produksi pangan.
Di sektor pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program beasiswa, peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta penguatan riset dan inovasi nasional.
Mahkamah Agung turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah dinas hakim, rehabilitasi gedung pengadilan, penguatan sarana dan prasarana peradilan, serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Selain lembaga-lembaga tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lain juga mengajukan tambahan anggaran. Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan tambahan Rp3,1 triliun, Kementerian Perindustrian sekitar Rp1,7 triliun, Danantara atau Kementerian Investasi sebesar Rp578,9 miliar, Kementerian Hak Asasi Manusia sebesar Rp492 miliar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp256,2 miliar, serta Kementerian PANRB sebesar Rp150,4 miliar.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2027 hingga mencapai Rp989 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, serta pendidikan antikorupsi.
Seluruh usulan tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan RAPBN 2027 bersama pemerintah dan DPR RI sebelum ditetapkan menjadi anggaran definitif.
Editor: Redaksi Setara
