SETARA.ID, OPINI – Nilai tukar rupiah menyentuh Rp 17.706 per dolar AS pada Mei 2026, tidak hanya sekadar gejala pasar keuangan, melainkan alarm tekanan ekonomi nasional. Dikutip oleh Kompas bahwa pelemahan rupiah berisiko meningkatkan biaya impor dan mendorong kenaikan harga pangan domestik. Berita tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi kurs bukan lagi persoalan teknis ekonomi makro semata, tetapi telah masuk ke ruang keseharian masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.
Baru-baru ini Prabowo Subianto menyinggung tentang masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon pernyataan itu untuk menghibur bukan karena tujuan apapun dan tidak mempermasalahkan hal itu. Prabowo sangat paham ekonomi. Secara politis, pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik bahwa kehidupan masyarakat kecil tidak secara langsung bergantung pada mata uang asing. Secara ekonomi, hal itu muskil apabila dipahami secara literal. Masyarakat desa memang tidak menggunakan dolar sebagai sarana transaksi, tetapi mereka hidup dalam biaya produksinya dipengaruhi oleh dolar.
Letak persoalan utama dalam ekonomi modern adalah dampak nilai tukar tidak selalu bekerja secara langsung, melainkan melalui rantai transmisi ekonomi yang panjang. Petani di desa mungkin menjual hasil panen dalam rupiah, membeli kebutuhan di pasar lokal, dan tidak pernah memegang dolar. Akan tetapi pupuk yang mereka gunakan, pestisida yang mereka beli, bahan bakar untuk distribusi hasil panen, hingga harga logistik yang menghubungkan desa dengan kota memiliki keterkaitan dengan pasar global dan transaksi berbasis dolar.
Karena itu, ketika rupiah melemah, biaya ekonomi nasional ikut meningkat. Dampaknya kemudian diteruskan ke harga barang dan kebutuhan pokok. Dengan kata lain, masyarakat desa memang tidak memakai dolar, tetapi mereka membayar konsekuensi dari menguatnya dolar melalui kenaikan harga pangan dan biaya hidup.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep imported inflation atau inflasi impor, bahwa pelemahan mata uang domestik menyebabkan barang impor dan bahan baku luar negeri menjadi lebih mahal. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap produksi impor, termasuk dalam sektor pertanian. Pupuk, benih unggul, mesin pertanian, suku cadang, dan energi memiliki hubungan kuat dengan harga global. Ketika rupiah terdepresiasi, biaya produksi pertanian meningkat, yang berakhir petani maupun produsen akan menyesuaikan harga jual agar mampu bertahan.
Kemudian paradoks muncul, kelompok masyarakat desa yang dianggap “tidak memakai dolar” justru menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap dampak pelemahan rupiah, karena masyarakat desa memiliki daya tahan ekonomi yang lebih rendah dibanding kelompok kelas menengah perkotaan. Sebagian besar mereka digunakan untuk kebutuhan dasar, terutama pangan. Ketika harga pangan naik, maka konsumsi mereka semakin menyempit.
Selain itu, kenaikan harga pangan tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada produsen kecil. Petani kecil menghadapi kenaikan biaya produksi yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan. Jika harga pupuk, bahan bakar, dan distribusi naik lebih cepat daripada harga jual hasil panen, maka keuntungan petani justru menurun. Akibatnya, pelemahan rupiah dapat memperbesar tekanan ekonomi pedesaan, bukan mengisolasi desa dari dampak globalisasi ekonomi.
Secara akademis, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar mencerminkan pendekatan ekonomi yang terlalu sempit dan hanya melihat transaksi secara nominal, bukan struktural. Dalam ekonomi global, keterhubungan pasar membuat hampir semua sektor domestik memiliki daya tarik dalam dinamika internasional. Bahkan komoditas lokal sekalipun tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh nilai tukar karena rantai produksinya bergantung pada distribusi, energi, dan input yang terkait pasar global.
Masalahnya adalah dimensi psikologis dari pernyataan tersebut. Ketika masyarakat melihat nilai tukar terus melemah sementara pemerintah terkesan meremehkan dampaknya. Muncul kesan bahwa negara apatis pada keresahan publik. Masayarakat memandang heran apakah negara tidak ada penasehat ekonomi atau Menteri keuangannya sehingga kata-kata itu keluar melalui pendapat Presiden. Situasi ekonomi yang penuh tekanan, komunikasi politik menjadi sangat penting, pernyataan yang terlalu simplistis berpotensi menimbulkan jarak antara elite kekuasaan dan realitas sosial masyarakat.
Padahal, dalam ekonomi modern, persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik. Ketika masyarakat merasa pemerintah tidak cukup serius menghadapi pelemahan rupiah, ekspektasi inflasi dapat meningkat. Pedagang mulai menaikkan harga lebih cepat, distributor memperbesar margin keuntungan, dan masyarakat melakukan pembelian berlebih karena takut harga semakin mahal. Bisa saja, krisis ekonomi tidak hanya dipicu oleh faktor material, tetapi juga oleh hilangnya kepercayaan public terhadap kinerja pemerintah.
Kondisi ini semakin penting karena harga pangan memiliki karakter sosial-politik yang sangat sensitif. Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok sering menjadi pemicu ketidakpuasan publik. Dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintah, ketika harga beras, minyak goreng, cabai, atau telur melonjak, masyarakat tidak melihat sebagai persoalan statistik, tetapi sebagai persoalan keseharian yang mempengaruhi kemampuan mereka bertahan hidup.
Karena itu, lemahnya rupiah hingga Rp17.706 per dolar AS harus dipahami sebagai alarm serius, ini bukan sekadar fluktuasi pasar, tetapi ancaman terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas biaya hidup nasional. Pemerintah perlu menunjukkan respons yang lebih konkret melalui stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan komunikasi publik yang lebih empatik serta realistis.
Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar memang mungkin dimaksudkan untuk membangun optimisme. Namun optimisme yang tidak dibarengi dengan menelisik sistem ekonomi justru berisiko mengecilkan persoalan yang sebenarnya sangat serius. Kenyataannya, masyarakat desa tidak perlu memegang dolar untuk merasakan dampak dolar, mereka cukup pergi ke pasar dan melihat harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Lemahnya rupiah adalah bukti bahwa ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari ekonomi global. Sementara itu, kenaikan harga pangan menunjukkan bahwa dampak globalisasi ekonomi selalu berujung pada ruang domestik yang paling nyata dapur rumah tangga masyarakat. Sebab itu, tantangan terbesar pemerintah bukan menjaga stabilitas angka makro ekonomi, tetapi memastikan gejolak global tidak berubah menjadi penderitaan sosial bagi rakyat kecil, termasuk masyarakat desa yang disebut “tidak memakai dolar” tersebut. Ekonomi dan Rakyat Kecil adalah segalanya.
Penulis: Moh. Helmi (Mahasiswa Magister Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor: Dodi Adrian Febriansyah
