SETARA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Kehadiran Presiden dalam sidang tersebut menjadi perhatian publik lantaran Prabowo secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan DPR RI, menteri kabinet, serta ratusan anggota dewan. Berdasarkan data DPR RI, sebanyak 451 anggota DPR menghadiri rapat tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus menjadi instrumen perjuangan bangsa untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah, kata Prabowo, akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2027 pada penguatan ekonomi nasional, stabilitas pangan, energi, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Pidato Presiden Prabowo dalam sidang paripurna tersebut berlangsung cukup panjang. Pidato Presiden berlangsung kurang lebih selama 1 jam 39 menit. Durasi tersebut menjadikan pidato Prabowo sebagai salah satu pidato paripurna yang cukup panjang dalam agenda DPR RI tahun ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut rapat paripurna kali ini sebagai sidang yang “spesial” karena dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
“Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan saat membuka sidang paripurna.
Presiden Prabowo tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 09.30 WIB mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci hitam. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum memasuki ruang sidang paripurna.
Selain agenda penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027, sidang paripurna DPR RI juga membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026 serta sejumlah agenda legislasi lainnya.
