SETARA.ID, OPINI – Menatap kondisi jalan poros di Pulau Gili Raja Sumenep hari ini adalah bentuk nyata dari runtuhnya komitmen moral dan kegagalan total Pemerintah Daerah dalam menghadirkan keadilan sosial yang merata.
Berdasarkan fakta historis yang terekam sejak publikasi media koran Madura pada 11 Maret 2017 hingga pertengahan tahun 2026 ini hampir satu dekade berlalu jalan utama yang menjadi urat nadi kehidupan warga dibiarkan hancur lebur tanpa tersentuh perbaikan yang berarti.
Rakyat dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa yang tersisa dari setiap momentum politik hanyalah tumpukan janji manis Bupati.
Pada kenyataannya, realitas di lapangan membuktikan bahwa warga Gili Raja hidup dalam pengasingan struktural, seolah berada di wilayah tak bertuan yang luput dari peta pembangunan daerah.
Pertanyaan mendasar yang kini bergolak di dada setiap warga: Apakah masyarakat kepulauan hanya dianggap penting dan dipuja-puja saat suara mereka dibutuhkan di bilik suara? Mengapa setelah kursi kekuasaan diraih dengan kokoh, nasib warga yang sehari-hari harus bertaruh nyawa melewati jalanan rusak parah seolah sengaja dilupakan dalam laci meja kekuasaan?
Kemanusiaan yang Tergadai di Atas Batu dan Lumpur
Ini bukan lagi sekadar perkara teknis tentang aspal yang mengelupas atau anggaran yang defisit. Ini adalah potret krisis kemanusiaan yang akut yang dibiarkan secara sistematis oleh negara dan pemerintah daerah di bawah kebijakan kepemimpinan yang tumpul nurani.
Bayangkan, berapa banyak ibu hamil yang harus menahan kesakitan luar biasa, bertaruh nyawa di atas kendaraan yang terguncang hebat demi menjangkau fasilitas kesehatan? Berapa banyak lansia dan pasien darurat yang kondisinya kian kritis akibat waktu tempuh yang membengkak berkali-kali lipat hanya untuk melewati jalan yang lebih mirip dengan aliran sungai kering berbatu tajam?
Bukti autentik yang bersumber dari media lokal tepercaya sebagaimana terdokumentasi dalam berkas gambar 218673.png dengan jelas memperlihatkan protes simbolik warga yang terpaksa menanam pohon di jalan berlubang.
Aksi tersebut dilakukan sebagai sambutan getir atas kedatangan rombongan Anggota DPRD Sumenep ke Pulau Gili Raja pada hari Jumat, 10 Maret 2017. Fakta bahwa kondisi berdarah-darah ini masih eksis dan lestari hingga pertengahan tahun 2026 adalah tamparan keras bagi nurani birokrasi daerah.
Menyerahkan keselamatan nyawa warga kepada kondisi infrastruktur yang mengenaskan adalah bentuk pengabaian hak hidup yang paling nyata. Ketika hak mobilitas dasar masyarakat dicabut oleh kelalaian pemerintah, maka seluruh klaim tentang keberhasilan pembangunan di bawah kebijakan Bupati Sumenep runtuh seketika tanpa sisa.
Cukup Retorika, Kami Butuh Alat Berat!
Bagi warga kepulauan yang sudah kenyang dengan janji-janji palsu, tolok ukur keberhasilan Bupati Sumenep tidak akan pernah diukur dari seberapa banyak deretan piagam penghargaan mentereng yang dipajang di dinding kantor Pemkab.
Keberhasilan seorang pemimpin dinilai dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di pulau-pulau terluar yang selama ini termarjinalkan.
Jika jargon pelayanan kepulauan yang selama ini digemborkan memang benar-benar lahir dari ketulusan hati, bukan sekadar komoditas politik pemilu, maka buktikan sekarang juga! Masyarakat sudah jenuh, lelah, dan muak dengan kunjungan seremonial yang hanya membawa rombongan pejabat.
Tuntutan masyarakat Gili Raja hari ini sangat sederhana namun mendesak: Turunkan alat berat sekarang juga, hamparkan aspal yang kokoh, dan selesaikan penderitaan kami yang sudah berlangsung tanpa henti sejak tahun 2017!
Penulis: Zahrir Ridho, Anggota Aliansi Mahasiswa Gili Raja (AMG)
Editor: Redaksi Setara
