Pembangunan infrastruktur sering dipandang sebagai salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi menjadi simbol modernisasi yang dapat meningkatkan mobilitas manusia dan barang. Namun dalam perspektif ekonomi politik, pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta dinamika politik yang kompleks.
Dalam banyak kasus, proyek infrastruktur melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Kerja sama ini membuka peluang investasi yang besar, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat terbesar dari proyek tersebut. Jika tidak dirancang dengan baik, pembangunan infrastruktur justru dapat memperkuat ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat.
Selain itu, keputusan mengenai lokasi dan prioritas pembangunan infrastruktur sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Wilayah yang memiliki kepentingan strategis atau memiliki pengaruh politik yang kuat sering mendapatkan perhatian lebih dibandingkan wilayah yang secara ekonomi atau politik dianggap kurang penting.
Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik diperlukan untuk memahami bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta strategi politik dalam pengelolaan sumber daya negara.
