
SETARA.ID, OPINI – Babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia telah dibuka pasca pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini bukan hanya tentang kosongnya jabatan tampuk kekuasaan tertinggi Negara di bawah presiden. Lebih dari itu, sebagai momentum menguji sejauh mana sistem demokrasi Indonesia mampu menjaga legitimasi kekuasaan ketika jabatan yang semestinya dalam tradisi Negara dimokratis dipilih langsung diganti melalui mekanisme perwakilan.
Persoalan kekosongan jabatan wakil presiden, bukan hanya siapa yang akan mengganti Gibran, melainkan memastikan penggantinya memiliki legitimasi politik yang dapat diterima masyarakat. Sebab, dalam demokrasi kualitas pertanggungjawaban politik kepada rakyat sebagai parameternya.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan miliki landasan hukum yang jelas bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden paling lambat dalam waktu enam puluh hari, sebagaimana diperintahkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).
Berdasarkan bunyi pasal itulah, persoalan demokratis dalam pemilihan pengganti wakil presiden muncul. Sebab, amanah UUD 1945 tersebut menggeser mekanisme pemberian legitimasi dari pemilihan langsung oleh rakyat kepada lembaga perwakilan, sehingga patut menjadi renungan bersama.
Adanya pergeseran tersebut, memang tidak serta-merta bertentang dengan prinsip demokrasi, yang dalam perjalanannya sistem demokrasi konstitusional tidak selalu mengharuskan setiap jabatan publik diisi melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Artinya, mekanisme perwakilan merupakan bagian demokratisasi yang sah dilakukan. Namun persoalannya bagaiman memastikan keputusan lembaga perwakilan tetap mencerminkan kepentingan rakyat, dan bukan sekedar hasil kompromi elit politik.
Dalam konteks ini, tanggung jawab MPR tidaklah ringan yang tidak hanya dalam rangka menjalankan prosedur konstitusional mengisi jabatan wakil presiden. Lebih dari itu, ia harus menjaga kepercayaan publik dalam proses pengambilan keputusan politik, untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat luas.
Selain MPR, tantangan lain ada di tangan Presiden dalam menjaga kepercayaan publik. Sebab, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR yang telah didesain konstitusi. Pada bagian ini, proses pencalonan perlu disertai keterbukaan mengenai pertimbangan dan kriterian yang digunakan, sehingga publik mengetahui kelayakan calon yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
Dalam mekanisme penggantian seperti ini, publik memang tidak diberikan kewenangan menentukan calon pengganti. Akan tetapi, tidak berarti publik kehilangan hak untuk mengawasi prosesnya. Secara moral, MPR dan Presiden berkewajiban memastikan setiap tahapan dilakukan secara terbuka, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan gambaran itulah, secara teoritik Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengisyaratka dua tanggung jawab kelembagaan yaitu normatif-prosedural yang dibebankan kepada MPR, dan tanggung jawab normatif-etik bagi bagi presiden.
Ujian berat tidak hanya bagi MPR dan presiden, wakil presiden terpilih sebagai produk dari pemilihan tidak langsung bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ia layak mendampingi presiden menyelesaikan tanggung jawabnya selama 3 tahun kedepan. Sebab secara politik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi orang yang dianggap paling bertanggungjawab di balik mundurnya wakil presiden.
Ketiga tantangan diatas bukan sekedar alur prosedural dalam tradisi demokrasi, tetapi sebagai upaya memperkuat legitimasi demokrasi secara tidak langsung. Sehingga ruang perdebatan demokrasi Indonesia diarahkan bukan sekedar memilih figur pengganti, tetapi menguatkan pelaksanaan demokrasi substantif.
Pada akhirnya, persoalan penggantian Gibran tidak boleh berhenti pada wacana dan perdebatan figur saja, tetapi memastikan bahwa pergantian tersebut menjadi bagian dari praktik demokrasi yang bertanggung jawab. Artinya, mekanisme konstitusional dalam pergantian pejabat yang kita miliki saat ini tidaklah cukup untuk memastikan legitimasi putusan politik dalam menjaga kepercayaan rakyat. Ia harus diperkuat dengan mekanisme lain seperti kontrol rakyat. Sehingga legitimasi demokratis dalam penentuan pengganti pejabat yang dipilih secara tidak langsung tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Penulis: Moh. Basri (Wakil Rektor Bidang Akademik INSTISA)
Editor: Redaksi Setara


