SETARA.ID, OPINI – Bagaimana cara menggambarkan situasi politik Indonesia saat ini? Di saat sistem demokrasi goyah akibat merosotnya moralitas para penguasa terhadap ketertutupan administrasi publik. Pada saat yang sama, kait-mengait antara depresiasi nilai rupiah dan ucapan kepala negara yang menyinggung masyarakat desa tidak menggunakan dolar.
Masyarakat Indonesia begitu sensitif mengenai penurunan ekonomi internal, baik itu nilai mata uang yang turun dan kebutuhan domestik yang naik. Rezim Suharto dalam peristiwa reformasi 1998, adalah sebab krisis ekonomi internal dan maraknya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Hal sama dengan peristiwa sekarang, korupsi melalui program kerja pemerintah yang bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tidak hanya kontroversi. Alih-alih untuk mengevaluasi secara total, justru dalihnya seolah masyarakat membutuhkan ini agar tidak mengalami stunting.
Belum lagi, kebutuhan domestik yang melonjak secara perlahan untuk menutupi depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar yang semakin membeludak. Hal ini mengindikasi secara eksplisit adanya penindasan secara sistematis dalam ketertutupan demokrasi para elite terhadap publik.
Teringat Sukarno memberikan istilah terhadap rakyat tertindas akibat kolonialisme dan krisis ekonomi, entah masyarakat miskin, atau pedagang kecil, maka dirinya Marhaen. Posisi ini adalah kita sekarang sebagai Marhaen di negara sendiri.
Perlukah Revolusi Kiri Bangkit?
Sejauh ini, paham yang membela hak dan melawan pemerintah, masih disebut kiri. Akan tetapi di Indonesia, apa yang tidak bisa di manipulasi secara masif untuk meredam berontaknya masyarakat terhadap elite politik? Semuanya direncanakan.
Paham kiri saat ini dikenakan pasal hukum, kritikan dan aksi yang berlebihan terhadap pemerintah juga dikenakan hukum, mengungkapkan kebenaran program pemerintah yang berseberangan juga dikenakan hukum dan intimidsi teror. hal ini masyarakat dikuasi secara perlahan dan tumpul untuk mendapatkan kebenaran.
Tentu dalam poin ini, apakah bangkitnya kesadaran masyarakat adalah suatu yang tidak perlukan dalam sistem demokrasi? Selama paham kanan yang dianut elite politik juga tidak pernah benar, dan apakah paham kiri sebagai stabilitas politik juga salah? Ini yang perlu direkonstruksi dari sistem politik Indonesia.
Misalnya Sukarno dalam formulasi Marhaenismenya yang mendapuk azas “sosio” sebagai jalannya demokrasi dan nasionalisme. Pandangilah bagaimana ketika demokrasi goyah, masyarakat masih memijakkan kakinya karena percaya hak akan berubah dengan memperbaiki keadaan-keadaan politik dalam masyarakat.
Mungkin lupa, bahwa Indonesia bangkit dan merdeka dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme akibat konfrontasi dan formulasi pemikiran revolusioner Sukarno terhadap politik Belanda dengan menekuni paham-paham kiri.
Revolusioner merupakan suatu keharusan untuk tetap menjaga stabilitas politik. Hal ini diperlukan selama politik merasa goyah terhadap kepentingan bersama dan memihak. Menjadi oposisi pemerintah bukan hanya bersifat konfrontasi, akan tetapi turut sumbangsih kesadaran pada masyarakat untuk tetap jeli dan mampu berpikir secara revolusioner.
Mengingat bahwa apa yag terjadi saat ini di Indonesia, dari krisisi ekonomi, kolusi program MBG yang marak melahirkan korupsi yang terus menerus menjerat ekonomi masyarakat secara perlahan. Aksi yang terjadi hari ini adalah buah bagaimana rekonstruksi republik harus kembali kepada fitrah demokrasi secara utuh. Dari rakyat dan untuk rakyat.
Presiden Gemoy dan Politik Mutan
Perjalanan politik Indonesia seakan-akan mengalami dekadensi. Awalnya idiom kepala negara dalam mengatasi kemarahan publik dapat ditinjau dari kesanggupannya untuk keluar dari masalah dan mampu mengembalikan demokrasi ke fitrahnya.
Contohnya, politik Sukarno yang lebih mementingkan kesadaran dan kehendak rakyat dengan pretensi ideologinya untuk menciptakan tatanan nasionalisme dan internasionalismenya. Begitupun Suharto yang tegas dalam menjalankan sistem politik yang otoriter, akan tetapi sebelum reformasi 1998 meledak, angka kemiskinan berhasil menurun dan tercapainya swasembada pangan yang terstruktur dalam repelita.
Kedua icon kepala negara dimuka sebagian kecil contoh kepala negara memiliki konsepsi dan objek yang jelas dalam mengatur stabilitas politik negara dan kesejahteraan masyarakat. Tidak mengatung pada kampanye yang kekanakan dengan dalih gemoy politik. Padahal mangkrak dua periode tidak terpilih.
Bisa saja, bahwa politik sekarang tidak setegas dulu. Apakah perlu konfusianisme agar para pejabat belajar moral dan etika publik dan tidak hanya mengisi kantong pada saat negara lagi susah dan depresiasi? Barangkali tidak perlu, adagium masa kecil yang kerap kali terdengar bisa jadi tamparan subtil agar mereka sadar secara moril, “sudah dewasa, tidak perlu dikasih tahu”.
Maka dari itu, barangkali dunia politik Indonesia saat ini lebih cocok jika ditafsiri sebagai politik mutan, kepaa negara dengan idiom gemoynya, kapitalisme semu dengan opersional imperialisme secara perlahan dan buntu cari penyelesaian kemarahan publik.
Sejatinya, menjadi percaya tidak lagi jadi dalih solusi terhadap konstelasi politik, berdiam diri juga tidak perlukan. Bagi masyarakat saat melihat kondisi saat ini yang tertutup administrasi, penindasan yang perlahan meningkat, depresiasi dan kebutuhan domestik yang melambung, justru melakukan reformasi jilid 2 untuk mengembalikan kondisi politik pada fitrahnya, yaitu mandat rakyat adalah hasil dari kesejahteraan rakyat.
Penulis: Darby Marhaen (Penikmat Konflik Sosial)
Editor: Redaksi Setara
