SETARA.ID, OPINI – Ada sebuah ironi yang dikotomi dari perjalanan demokrasi Madura. Masyarakat yang kerap percaya bahwa politik adalah jalan pengabdian terhadap negara. Sedangkan pada saat yang sama, publik perlahan menyorot bagaimana para elite politik cepat memperoleh kekayaan yang sangat signifikan selama perjalanan karier politiknya tetap berjalan (pemilihan politik). Contohnya, Salah satu anggota DPR RI, yaitu Said Abdullah selaku ketua Banggar DPR RI yang berasal dari Sumenep. Orang yang betanda tangan APBN 689,1 triliun besama Menteri Keuangan.
Dalam LHKPN tahun 2014, total kekayaannya menyentuh sekitar Rp12,5 miliar. Satu dekade pada LHKPN 2024, jumlah tersebut telah mencapai lebih dari Rp101,3 miliar. Kenaikan itu tentu sah selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam demokrasi, persoalannya bukan sekadar legalitas, melainkan pada persepsi publik terhadap pertanyaan moral-politik yang mengaitnya.
Rakyat berhak bertanya ihwal kekayaan wakil rakyat mengapa tumbuh hampir delapan kali lipat dalam rentang waktu satu dasawarsa. Dari pertumbuhan kekayaan yang masif seharusnya perhitungan ini juga mengikat logika seberapa besar pertumbuhan kesejahteraan masyarakat melaluinya? Pertanyaan ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini adalah konsekuensi logis dari kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sebab ketika seorang politisi memperoleh kepercayaan dari rakyat selama bertahun-tahun, publik juga berhak mengukur hasil dari kepercayaan tersebut dari situasi kepercayaan yang perlu sebagai hak mereka.
Pertanyaan itu menjadi semakin tajam ketika konteksnya adalah Madura. Pulau yang menyumbang sekitar 35 persen garam nasional, menghasilkan 70 % migas Jawa Timur, dan menjadi salah satu sentral tembakau terbesar negara Indonesia, akan tetapi masih terbayang oleh angka kemiskinan struktural. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep berulang kali muncul dalam daftar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Seolah-olah Madura adalah bahan baku negara dalam kantong kosong masyarakat.
Di sinilah paradoks demokrasi itu semakin jelas. Sumber Daya Alam (SDA) daerah melimpah. Kekuatan politik elite besar. Pengaruh di tingkat nasional sangat kuat. Namun kesejahteraan masyarakat tumbuh jauh lebih lambat berbanding bahan baku yang melimpah. Jika angka-angka itu berbicara, maka mereka sedang menceritakan dua kisah yang berbeda, yaitu kisah keberhasilan eksploitasi elite dan kisah penindasan rakyat.
Barangkali yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan eksploitasi sumber alam untuk memenuhi kantong elite politik. Pasalnya adalah ketika demokrasi sejatinya tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya. Ironi palig kentara ketika rakyat yang terus memberi suara belum merasakan perubahan yang sebanding dengan besarnya kekuasaan yang mereka berikan. Selayaknya sistem politik yang berhasil mengangkat kehidupan para pemimpin, tetapi faktanya belum cukup kuat mengangkat kehidupan masyarakat yang memilihnya.
Lalu, 100 miliar itu untuk siapa? bukanlah menyortir pertanyaan perihal harta. Melainkan prioritas pertanyaan itu kemanakah alokasi dari uang tersebut. Berkuasa selama puluhan tahun justru lebih banyak menghasilkan akumulasi keberhasilan pribadi daripada transformasi sosial bagi daerahnya sendiri. Sebab ukuran tertinggi seorang wakil rakyat bukanlah seberapa besar catatan kekayaan yang berhasil dalam laporan harta, melainkan seberapa banyak rakyat yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Selama Madura masih tertatih-tatih pada limpahan sumber daya yang mereka miliki, pertanyaan itu akan terus terdengar sebagai sindiran yang sukar dalam mencari penyelesaian. Misalnya, yang perlu tumbuh lebih cepat itu kesejahteraan rakyat atau kekayaan?
Editor: Redaksi Setara
