SETARA.ID, BIOGRAFI – Yusril Ihza Mahendra Adalah sosok yang langka seorang akademisi hukum tata negara yang terus bergerak diantara kampus, arena politik praktis dan kabinet pemerintahan.

Dari era reformasi 1998 hingga kini menempati posoisi menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan 2024-2025, Yusril menegaskan dirinya sebagai salah satu actor kunci yang ikut memebentuk wajah politik hukum Indonesia Kontemporer.

Narasi tentang Yusril tidak bisa dipisahkan dari tiga poros utama sebagai cendekia reformasi, sebagai tokoh partai politik dan sebagai pemegang kursi mentri yang menetukan kebijakan hukum strategis.

Cendekia reformasi yang tak pernah lepas dari kampus menjadi poros pertama yang membedakan Yusril dari banyak tokoh politik lainnya. Yusril Ihza Mahendra lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung pada 5 Februari 1956 dan menempuh Pendidikan hukum di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi lanjuitan di luar negeri.

Latar belakang akademis ini menjadi pondasi utamanya sebagai dosen dan penulis di bidang hukum tata negara. Pada masa Orde Baru ia dikenal melalui tulisan tulisannya yang krotis terhadap praktik penyelenggaraan negara termasuk tulisan kontroversial tahun 2013 tentang Lembaga survei yang menyoroti problem metode dan transparansi dalam proses politik.

Tulisan itu menjadi gambaran betapa Yusril memposisikan diri sebagai intelektual yang tak segan mengkritik industry informasi politik meski di Tengah situasi yang penuh sensivitas.

Masuk ke era reformasi 1998 nama Yusril semakin menguat sebagai tokoh yang aktif di garis depan wacana politik hukum. Ia terlibat dalam diskusi soal transisi sistem politik peran partai dan desain hukum tata negara pasca Soeharto.

Dalam banyak kajiannya Yusril menegaskan bahwa reformasi bukan hanya penggantian presiden tapi proyek perubahan sistem hukum dan politik yang lebih dalam. Kritiknya terhadap negara hukum yang benar benar menjunjung konstitusi menjadi benang merah yang konsisten dalam rekam jejak pemikirannya. Dari posisi ini membangun citra sebagai intelektual yang tidak hanya berpikir di balik meja tulis tetapi juga turun tangan dalam proses pembentukan agenda politik nasional..

Partai politik menjadi poros kedua yang tak bisa dilepaskan dari identitas Yusril. Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu tokoh sentral di partai Bulan Bintang (PPB) partai yang berdiri pada tahun 1998 sebagai warisan politik Islam Indonesia pasca perubahan kontitusional. PBB tidak hanya menjadi label politik bagi Yusril tetapi juga wahana untuk menerjemahkan gagasan gagasan hukum dan politiknya ke dalam praktik sistem multipartai.

Dalam perjalannya PPB tercatat sebagai partai yang aktif dalam berbagai koalisi baik sebagai partai pendukung maupun partai yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Yusril sendiri pernah menjadi Ketua Umum PBB dan menjadi salah satu potos yang menentukan arah politik partai. Dari posisi ini Yusril menjelma menjadi jembatan antara dunia ide kampus buku jurnal dan dunia kekuasaan parlemen kabinet dan koalisi pemerintah.

Kursi Menteri yang mengelola kebijakan hukum strategis menjadi poros ketiga dalam narasi Ysril. Yusril Ihza Mahendra Adalah salah satu dari sedikit figure yang pernah duduk di beberapa Kementerian Kunci Menkum Legis di era Prsiden Abdurrahman Wahid Menkum HAM dan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kini sebagai Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan pada pemerintahan 2024-2025.

Kiprah ini menegaskan bahwa Yusril tidak hanya aktor wacana tetapi juga aktor kebijakan yang punya tangan langsung dalam mengelola regulasi hukum nasional. Salah satu tes paling nyata terhadap Kiprah Yusril sebagai Menteri kini terletak pada pengelolaan KUHP Nasional yang mulai berlaku penuh pada 2026.

Dalam berbagai poernyataan publik Yusril menekankan bahwa negara hukum sejatinya dinilai bukan dari  banyaknya aturan tetapi dari dampaknya bagi rakyat. Narasi ini tampak ingin menghubungkan Kembali ke ideal ideal reformasi huku yang tidak hanya tertulis tetapi juga berpihak pada keadilan dan kepastian bagi Masyarakat.

Selain KUHP Yusril juga menegaskan arah smart justice dalam WCPP World Conference on Prison and Penitentiary 2026 yang mengarah pada reformasi sistem pemasyarkatan berbasis teknologi efisiensi dan keadilan. Dalam pidatonya di WCPP 2026 Yusril menegaskan bahwa keadilan harus humanis tidak hanya memenjarakan tetapi juga memulihkan dan membangun.

Narasi ini menunjukkan bahwa di usianya yang tak lagi muda Yusril tetap berusaha menghidupkan gagsan reformasi hukum yang lebih inklusif bukan hanya hukum yang represif. Dalam konteks ini posisi Yusril Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi sangat strategis karena ia beradaa di persimpangan antara perlindungan hak asasi manusia penegakan hukum dan pengelolaan sistem pemasyarakatan.

Sayangnya rekam jejak Yusril juga tidak bisa dilepaskan dari kontroversi politik. Di satu sisi ada jejak sebagai tokoh reformasi yang kritis terhadap kekuasaan dan lembaga survei. Di sisi lain ia juga menjadi aktor di ruang ruang kekuasan yang kompleks termasuk dalam konteks pelaporan aktiivis dan akademisi oleh masyarakat yang secara publik ia jelaskan bahwa yang melaporkan bukan pemerintah tetapi individua tau kelompok Masyarakat.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan sejauh mana Yusril masih menjadi penjaga kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi atau justru menjadi actor yang menegaskan aturan main baru yang lebih mengedepankan ketertiban dibandingkan kebebasan.

Di situlah letak kompleksitas  seorang cendekiawan reformasi yang menjadi Menteri kunci di Tengah sistem politik yang dinamis di mana koalisi kekuasaan dan kepentingan ekonomi seringkali menggeser ruang bagi idealisme hukum.

Judul Yusril Ihza Mahendra Antara Cendekia Reformasi, Partai Politik dan Kursi Menteri bukan sekadar pujian atau kritik tetapi undangan untuk merefleksikan sejauh mana intelektual yang pernah menjadi suara kritis di era reformasi kini masih menjadi suara yang menekankan keadilan atau telah menjadi bagian dari mesin politik yang lebih mengutamakan stabilitas.

Bagi publik kehadiran Yusril di posisi strategis ini menjadi cermin bahwa sistem politik hukum Indonesia masih membutuhkan tokoh tokoh yang punya rekam jejak akademis sekaligus pengalaman praktis.

Namun di tengah euforia kemunculannya sebagai guru hukum yang Kembali ke kabinet kita juga perlu menagih komitmen nyata apakah KUHP baru sistem pemasyarakatan dan kebijakan kebijakan hukum lainnya benar benar menjadi instrument untuk justice for people bukan hanya justice for pakta politik.

Penulis: Sultan Ridonna Harahap – Kader LKBHMI Cabang Ciputat

Editor: Raka Aprillia Eka Putra