SETARA.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penindakan kepada pengelola sekolah swasta yang telah mengikuti program sekolah gratis jika masih ada pungutan biaya kepada siswanya.
“Dan kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” kata Pramono di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Jakarta Timur, Jumat (8/5).
Pramono menuturkan akan melakukan pemanggilan kepada anggota dewan untuk mengadakan pertemuan secara resmi dalam membasmi konflik pungutan liar secara menyeluruh.
Dia juga menyatakan bahwa penanganan dan pengawasan program sekolah gratis ini adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibatalkan sepihak oleh barisan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Yang pertama untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official. Karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi harus bersama-sama dengan DPRD,” ujar Pramono.
Pertemuan itu nanti berkelanjutan dan tidak akan berfokus pada evaluasi pelanggaran saja.
Pramono menyatakan, pembahasan juga mengarahkan tentang rencana program dalam penambahan slot sekolah swasta gratis pada periode anggaran berikutnya.
“Dan untuk tahun depan, berapa yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama,” ujarnya.
Sebelum itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar yang dialokasikan untuk program sekolah swasta gratis tahun 2026/2027.
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menambahkan 63 sekolah swasta yang masuk dalam program swasta tersebut, sehingga total yang didapat 103 sekolah swasta yang digratiskan.
“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Jumat (17/4).
Dari 103 sekolah swasta tersebut, jumlah peserta didik direncanakan menyentuh 23.694 siswa.
Editor: Redaksi Setara
