Sumber Foto : Cantika.com
Setara.id – Jakarta, 18 April 2026 – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran. Kebijakan ini disebut sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto agar bantuan difokuskan kepada anak-anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa program ini tidak boleh dijalankan secara serampangan.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus dialokasikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” ujarnya.
Tim ini akan melakukan verifikasi langsung di lapangan, dimulai dari Jakarta, dengan menggandeng Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk menyinkronkan data penerima. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan secara merata, melainkan berbasis kebutuhan agar lebih adil dan efisien.
Namun, langkah ini juga memunculkan respons dari masyarakat. Rina (34), warga Jakarta Timur, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah baik, tetapi menekankan pentingnya konsistensi di lapangan.
“Kalau benar diseleksi yang membutuhkan, itu bagus. Tapi biasanya di lapangan masih suka tidak tepat sasaran, jadi semoga kali ini benar-benar diawasi,” katanya.
Baca Juga : https://setaramedia.id/menteri-agama-rangkap-jabatan-lagi/
Pandangan serupa juga menyoroti bahwa pembentukan tim baru kerap dipersepsikan sebagai respons atas kritik publik terhadap implementasi program. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen evaluasi dan perbaikan. Di sisi lain, publik masih mempertanyakan apakah langkah ini akan menghasilkan perubahan nyata atau sekadar penguatan citra kebijakan.
BGN sendiri menyatakan bahwa pengawasan dan evaluasi akan terus diperkuat agar program MBG tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan benar-benar memberi dampak bagi kelompok rentan.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Bagi masyarakat, yang terpenting bukan sekadar pembentukan tim, melainkan bukti bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Namun pada akhirnya, publik tidak akan menilai dari rapi tidaknya konsep atau banyaknya tim yang dibentuk, melainkan dari hasil nyata di lapangan. Jika MBG benar-benar tepat sasaran, maka ini bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat. Sebaliknya, jika persoalan lama seperti salah sasaran dan lemahnya pengawasan kembali terulang, maka sulit menghindari anggapan bahwa kebijakan ini lebih kuat sebagai narasi politik daripada solusi konkret. Di titik inilah, pemerintah diuji: membuktikan bahwa evaluasi bukan sekadar retorika, melainkan komitmen yang benar-benar dijalankan.
Editor : Redaksi Setara
