SETARA.ID, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp585 miliar untuk operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance/O&M) gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Tahun Anggaran 2027.
Nilai tersebut meningkat Rp100 miliar dibandingkan alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp485 miliar.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa kenaikan kebutuhan anggaran tersebut bukan disebabkan oleh perubahan kebijakan, melainkan karena semakin banyaknya gedung dan infrastruktur yang telah diserahterimakan dari kementerian dan lembaga kepada Otorita IKN.
“Kenaikan kebutuhan pada Tahun Anggaran 2027 berada dalam batas yang wajar seiring bertambahnya jumlah aset dan gedung yang telah selesai dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga,” kata Troy dalam keterangannya.
Menurut Troy, penyesuaian anggaran tersebut murni dilakukan untuk memastikan aset negara yang telah dibangun tetap terpelihara dan dapat berfungsi secara optimal.
“Penyesuaian ini murni disebabkan oleh bertambahnya volume aset bangunan yang selesai dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga dan diserahterimakan kepada Otorita IKN,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Otorita IKN berkomitmen mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan proporsional. Menurutnya, penyusunan anggaran operasional dan pemeliharaan dilakukan secara cermat untuk menjaga keandalan aset negara yang telah dibangun.
“Sedangkan usulan tambahan anggaran difokuskan kepada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pemerintahan secara bertahap dan terukur,” tutur Troy.
Anggaran operasional dan pemeliharaan tersebut mencakup kebutuhan untuk menjaga berbagai aset pemerintahan yang telah selesai dibangun di kawasan IKN, mulai dari gedung perkantoran, infrastruktur pendukung, hingga fasilitas umum yang telah diserahterimakan kepada Otorita IKN untuk dikelola.
Hingga saat ini, proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN masih berlangsung secara bertahap. Sementara itu, usulan anggaran operasional dan pemeliharaan sebesar Rp585 miliar masih akan dibahas bersama DPR RI dalam proses penyusunan RAPBN 2027 sebelum ditetapkan menjadi APBN.
Editor: Redaksi Setara
