SETARA.ID, JAKARTA — Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jabodetabek menggelar mimbar bebas bertajuk “Madura Menggugat: Catatan Merah Pembangunan Madura” di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 5 Juni 2026.
Kegiatan tersebut diisi dengan orasi, pembacaan puisi, serta penyampaian tuntutan kepada para pemangku kepentingan di Madura, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPR RI daerah pemilihan Madura.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membelit Pulau Madura, mulai dari tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, hingga tata kelola anggaran daerah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Ketua Umum FORMAD Jabodetabek, Moh. Soleh, menegaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Madura bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan akibat gagalnya pengelolaan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat.
“Kemiskinan di Madura bukan terjadi karena Madura miskin sumber daya alam. Justru sebaliknya, Madura memiliki sumber daya yang melimpah. Persoalannya, kekayaan yang dihasilkan dari tanah Madura tidak kembali dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Madura,” ujar Soleh dalam orasinya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh tata kelola anggaran di empat kabupaten di Madura yang dinilai tidak efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami melihat masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan hingga infrastruktur. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran yang besar seharusnya mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” katanya.
FORMAD juga menyoroti kondisi paradoks yang terjadi di Madura. Di satu sisi, ratusan ribu masyarakat masih hidup dalam kondisi miskin, sementara di sisi lain sejumlah pejabat publik dan wakil rakyat tercatat memiliki harta kekayaan yang terus meningkat.
“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin angka kemiskinan di Madura masih tinggi, sementara sebagian elite politik justru menunjukkan peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang mereka wakili. Situasi ini harus menjadi perhatian publik dan aparat pengawas,” tegas Soleh.
Melalui mimbar bebas tersebut, FORMAD mendesak pemerintah kabupaten di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura untuk lebih aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang menegaskan komitmen mahasiswa Madura untuk terus mengawal jalannya pembangunan serta mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Madura tidak membutuhkan pencitraan pembangunan. Madura membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya,” tutup Soleh.
