SETARA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi sorotan setelah menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. Pernyataannya mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu kemudian ditafsirkan sebagai sinyal politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Dalam pidatonya di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026), AHY mengingatkan kader Demokrat bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

Menurut AHY, prinsip tersebut penting untuk terus dipegang oleh kader Demokrat dalam menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia juga menekankan bahwa demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tafsir politik dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli menilai cara penyampaian dan posisi politik AHY menunjukkan sinyal bahwa Ketua Umum Demokrat tersebut mulai membuka kemungkinan untuk menjadi salah satu kandidat pada Pilpres mendatang.

“Dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” kata Doli di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Doli menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kontestasi Pilpres 2029 mulai menarik perhatian berbagai kekuatan politik. Meski demikian, ia menegaskan Golkar saat ini masih berfokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga 2029.

“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab seluruh pihak. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Doli.

Demokrat Bantah AHY Sedang Siapkan Diri untuk 2029

Partai Demokrat kemudian memberikan klarifikasi atas tafsir tersebut. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menilai mengaitkan pidato AHY dengan pencalonan Pilpres 2029 terlalu jauh dari substansi pidato.

“Kalau pidato Mas Ketum AHY itu dibaca secara utuh, konteksnya sangat jelas. Sama sekali tidak membahas 2029. Justru yang ditegaskan adalah bagaimana Demokrat bekerja untuk rakyat dan mengambil bagian dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu clear. Bisa didengarkan lagi dan dicermati secara utuh,” kata Umam, Selasa (8/9/2026).

Umam menyebut pidato AHY dalam momentum HUT ke-25 Demokrat berisi refleksi perjalanan partai sekaligus penegasan mengenai tiga agenda utama, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

Ia juga menegaskan Demokrat masih berada di dalam pemerintahan Prabowo dan mendukung kebijakan yang dinilai baik bagi masyarakat.

“Mas Ketum AHY mengatakan dengan sangat jelas, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus didukung dan dikawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Itu etika berkoalisi, sekaligus penegasan komitmen Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan,” ujar Umam.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Dede Yusuf juga membantah pidato AHY tersebut sebagai sinyal pencalonan menuju Pilpres 2029. Menurutnya, pernyataan mengenai batas kekuasaan merupakan bagian dari pendidikan politik kepada kader Demokrat.

“Apa yang disampaikan Ketum Demokrat kan adalah pelajaran Demokrasi di mana pun, bahkan di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede Yusuf.

Dede menilai terlalu dini mengaitkan pidato tersebut dengan Pilpres 2029. Ia menyebut DPR saat ini masih berkutat dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

“Jadi saya rasa terlalu jauh kalau ditanggapi lain oleh senior-senior tadi. Kami pun selalu respek jika ada pimpinan partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, karena itulah namanya pidato politik,” ujar Dede.

“Kita aja masih sibuk ngurusin revisi UU Pemilu, jadi pasti masih jauh lah urusan itu,” lanjutnya.

Dengan demikian, pernyataan AHY sejauh ini belum dapat disebut sebagai deklarasi atau pernyataan resmi kesiapan maju dalam Pilpres 2029. Namun, tafsir politik dari Golkar menunjukkan bahwa nama AHY mulai kembali ditempatkan dalam pembicaraan mengenai peta kandidat menuju kontestasi nasional berikutnya.

Perdebatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 mulai terbentuk, meski partai-partai politik masih menyatakan fokus pada agenda pemerintahan dan persoalan masyarakat.

Editor: Redaksi Setara