Setara, Jakarta — Isu dugaan pemborosan anggaran mencuat setelah beredar informasi bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan hingga Rp4,19 triliun untuk pengadaan piring dan sendok dalam program pemenuhan gizi.
Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik. Angka tersebut disebut-sebut berkaitan dengan kebutuhan alat makan untuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta.
Jika mengacu pada angka yang beredar, satu SPPG diperkirakan dapat menghabiskan ratusan miliar rupiah hanya untuk pengadaan alat makan. Hal ini sontak menuai sorotan karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan program.
Di ruang publik, respons bermunculan. Sejumlah warganet mempertanyakan kewajaran anggaran tersebut, sementara lainnya menyoroti aspek transparansi dalam pengelolaan dana negara.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa angka Rp4,19 triliun tidak benar dan tidak mencerminkan alokasi anggaran yang sebenarnya.
Menurut penjelasannya, total pagu program berada di kisaran Rp215 miliar, dengan alokasi pengadaan alat makan sekitar Rp89 miliar dan realisasi sekitar Rp68 miliar. Angka tersebut disebut jauh berbeda dari informasi yang beredar luas di masyarakat.
Meski telah ada klarifikasi, polemik belum sepenuhnya mereda. Publik masih mempertanyakan asal-usul angka Rp4,19 triliun serta meminta penjelasan yang lebih terbuka dan rinci dari pemerintah.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap isu penggunaan dana negara.
