SETARA.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat per hari di seluruh Indonesia. Program ini menyasar pelajar, balita, ibu hamil, hingga kelompok rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengklaim pengawasan mutu makanan dilakukan secara berlapis melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Namun di balik besarnya cakupan program tersebut, muncul persoalan serius terkait keamanan pangan. Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Kesehatan, hingga saat ini tercatat sebanyak 446 kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG dengan total korban mencapai 37.693 orang. Angka ini menjadi sorotan karena menunjukkan masih adanya masalah serius dalam pengawasan dan distribusi makanan di lapangan, terutama pada skala program yang sangat besar.
Sorotan juga muncul terhadap kesiapan dapur penyedia makanan dalam program tersebut. Dikutip dari Tempo, hingga saat ini masih terdapat hampir 12 ribu dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan dapur memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola pengolahan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perluasan program berjalan lebih cepat dibanding kesiapan sistem pengawasan di lapangan.
Dalam rilis resminya, Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Oktavianus menyebut Kemenkes memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG. Menurutnya, pengawasan dilakukan mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga pengujian laboratorium terhadap makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Jadi kami dari Kementerian Kesehatan punya tugas adalah pengawasan,” ujar Benjamin dalam konferensi pers di Jakarta.
Kemenkes juga menyebut hingga kini terdapat sekitar 4.535 dapur MBG yang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan daerah. Sertifikasi tersebut diberikan setelah dapur dinilai memenuhi standar sanitasi, kebersihan alat masak, kualitas bahan pangan, serta tata kelola distribusi makanan.
Meski demikian, ratusan kasus keracunan yang telah terjadi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah. Besarnya jumlah korban dinilai menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa dianggap sebagai kasus insidental semata, melainkan membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kontrol kualitas makanan di berbagai daerah.
