
SETARA.ID, OPINI – Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022–2027 akan berakhir pada 12 April 2027, terhitung sejak pelantikan pada 12 April 2022. Artinya per-November 2026, masa tugas para komisioner tersebut tersisa sekitar 5 bulan lagi.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 22 dan Pasal 118 Presiden memiliki kewajiban hukum untuk membentuk serta mengumumkan Panitia Seleksi (Pansel) paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, yang harusnya pada Oktober 2026 ini. Namun, pengumuman resmi tim seleksi tersebut belum kunjung terealisasi.
Keterlambatan pembentukan Pansel ini dipicu oleh berbagai hal, Komisi II DPR RI yang bertugas dalam hal ini menghendaki agar rekrutmen ditunda, hingga revisi UU Pemilu disahkan, dengan alasan materi seleksi harus menyesuaikan norma dan komposisi kelembagaan baru.
Panja Komisi II DPR menargetkan penyusunan naskah akademik dan draf RUU selesai maksimal pada akhir Desember 2026, dengan target pengesahan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir Maret 2027 tepat 1 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan penyelenggara pemilu saat ini.
Dilema prosedur ini kian mendesak karena perubahan desain pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Kontitusi memerintahkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai Pemilu 2029.
Karena bersifat non self executing, putusan tersebut menuntut penyesuaian regulasi terkait desain tahapan dan kelembagaan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 dimulai. Hal ini dipertegas kembali dalam Putusan MK Nomor 259/PUU-XXIV/2026 yang mensyaratkan kepastian kerangka hukum sejak awal, mengingat KPU memproyeksikan tahapan Pemilu 2029 sudah harus berjalan pada Juni 2027.
Penundaan rekrutmen penyelenggara pemilu karena mandeknya proses legislasi mengancam kualitas demokrasi kita. Waktu seleksi yang kian sempit berpotensi memangkas kedalaman penelusuran rekam jejak dan uji integritas calon komisioner.
Selain itu, proses yang terburu-buru berisiko mempersempit ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap para calon. Ketidakpastian jadwal ini juga menciptakan ancaman kekosongan kepemimpinan kelembagaan KPU-Bawaslu serta membuka celah tekanan politik terhadap independensi penyelenggara.
Guna mengurai persoalan ini, proses legislasi dan seleksi penyelenggara pemilu harus dijalankan secara paralel dan konstitusional. DPR dan pemerintah wajib mengakselerasi pembahasan RUU Pemilu secara terbuka dengan menjamin partisipasi publik yang bermakna.
Pada saat yang sama, Presiden harus memberikan kepastian pembentukan Pansel dengan tetap berpatokan pada UU No. 7 Tahun 2017 yang masih berlaku saat ini. Apabila revisi UU Pemilu kelak mengubah norma kelembagaan atau jumlah komisioner, pembentuk undang-undang cukup menyisipkan ketentuan peralihan yang mengatur tata cara penyesuaian hasil seleksi secara adil dan sah secara hukum.
Pemilu 2029 tidak boleh disiapkan di tengah ketidak pastian hukum dan prosedur rekrutmen yang terburu-buru. Kualitas demokrasi ditentukan oleh keadilan aturan main dan independensi penyelenggaranya sejak awal. Keterlambatan satu institusi dalam menuntaskan tugas legislasi tidak boleh mengorbankan kepastian hukum maupun membebani keseluruhan sistem pemilu Indonesia.
Penulis: A Faizal Mukhlisin
Editor: Muzakki


