SETARA.ID, TEHERAN – Pemerintah Iran segera melakukan upacara penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei sebagai “perkumpulan terbesar dalam sejarah ibu kota” Alireza Zakani selaku Walikota Teheran menyampaikan hal tersebut kepada media Iran.
Pelaksanaan pemakaman tokoh yang telah menjadi ikon Republik Islam Iran selama 37 tahun itu dijadwalkan akan mulai pada Sabtu (4/7/2026) dan berlangsung selama enam hari.
Ayatollah Khemenei wafat pada usia 86 tahun bersamaan dengan anggota keluarganya dalam insiden ledakan nuklir yang menghantam langsung kediaman sekaligus kantor pusatnya di Teheran. Pada hari pertama perang Iran, kawasan tersebut sengaja mendapatkan bidikan secara langsung dari Amerika dan Israel pada 28 Februari lalu.
Hingga saat ini belum ada informasi pasti apakah jenazah telah dievakuasi atau membiarkannya sama saat ditemukan.
Upacara penghormatan yang sejatinya teradwal pada bulan Maret terpaksa mundur akibat perang. Kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran membuat otoritas Iran menginformasikan rangkaian pelaksanaan upacara berduka.
Ali Akbar Pourjamshidian selaku Ketua Panitia upacara menyatakan, perwira tinggi di Garda Revolusi, konsep acara tersebut bertujuan untuk “memperkuat persatuan nasional”.
“Berbeda dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang memimpin selama sepuluh tahun pertama setelah Revolusi 1979, Ayatollah Khamenei memimpin negara selama 37 tahun dengan gaya pengelolaan yang sangat terpusat, bahkan mencampuri hampir seluruh aspek politik dan pemerintahan,” ujar Mehrzad Boroujerdi, profesor sejarah dan ilmu politik di Missouri University of Science and Technology.
Konflik Sosial Semakin Pesat
Selama pemeritahan Ayatollah Khemenei, keadaan Iran bias buruk. Penyelenggara negara semakin tertekan sebab korupsi, salah mengurus pemerintahan, dan sanksi yang ketat menenai sengketa kegiatan nuklir Iran.
Ketidakpuasan publik semakin kuat dan meluas hingga menjangkau seluruh elemen masyarakat. Iran mendapat ledakan protes besar, dari Gerakan Hijau tahun 2009, Gerakan Mahsa dengan slogan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” tahun 2022, hingga aksi nasional pada Desember dan Januari 2025/2026. Aparat keamanan membubarkan aksi tersebut secara represif.
“Sebagai kepala negara, sikap Ali Khamenei selalu sama: tidak memberikan konsesi sedikit pun kepada lawan-lawannya, bukan hanya kepada para pengkritik rezim, tetapi juga kepada kelompok reformis di dalam struktur kekuasaan,” kata Boroujerdi kepada DW.
Menurutnya, semakin adanya jarak antara masyarakat dan sistem politik adalah konsekuensi dari keputusan Khemenei. “Banyak orang sudah muak dengan sistem yang ada.”
“Bagi banyak demonstran yang mengalami penindasan pada Desember dan Januari, sangat sulit menerima kenyataan bahwa Republik Islam pada akhirnya keluar sebagai pemenang,” ujar seorang aktivis hak perempuan di Teheran kepada DW dengan syarat identitasnya dirahasiakan. “Para pendukung Republik Islam kini kembali memperoleh dorongan semangat.”
Perang menyadarkan banyak warga, bahwa mereka harus mengandalkan diri sendiri tanpa ada bantuan dari luar negeri. Bombardir besar-besaran terhadap kota penduduk bersamaan dengan hancurnya beberapa fasilitas industri krusial, termasuk pabrik petrokimia dan industri baja telah hancur ribuan lapangan pekerjaan dan membuat generasi muda semakin kehilangan harapan.
Negara dengan populasi 93 juta jiwa tersebut, pemerintah justru mengerahkan kepada para pendukungnya untuk hadir pada upacara penghormatan terakhir. Sabtu, Teheran akan melaksanakan masa berduka selama tiga hari. Pada periode tersebut, ibu kota “menutup dan meliburkan secara penuh” demikian perintah pemerintah. Beragam persiapan telah siap untuk menampung para pelayat yang hadir dari berbagai daerah.
Alarm Politik Luar Negeri
Ali Khemenei akan dimakamkan pada 9 Juli di kota kelahirannya, Mashhad, kota suci bagi umat Syiah di timur laut Iran. Sehari sebelum itu, upacara penghormatan juga terlaksana di Najaf dan Karbala, dua kota suci di Irak. Konsep upacara tersebut bertujuan untuk menunjukkan pengaruh Iran pada daerah kawasan.
Faktanya, Iran menempatkan julukan “fron Lebanon” sebagai rincian awal dari total 14 poin memorandum dalam rundingan dengan Amerika Serikat sebagai sinyal batasan kebijakan luar negeri Khemenei tetap berlanjut.
Hamidreza Azizi yang merupakan pakar Timur Tengah sekaligus peneliti di Stiftung Wissenschaft and Politik (SWP) Berlin menyatakan, Hizbullah saat ini semakin dekat dengan Iran, utamanya dengan Brigade Quds (unit operasi luar negeri Garda Revolusi) dan semakin bergantung kepada Teheran dalam ihwal politik dan militer.
Akan tetapi, penulis buku The Axis of Resistance: Iran, Israel and the Struggle for The Middle East menjelaskan bahwa konstelasi kekuasaan Republik Islam, terkhusus kelompok Garda Revolusi, belum memiliki konsensus penuh perihal perundingan atau mungkin capaian kesepakatan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, hasil akhir perundingan belum masih belum pasti.
Menurut Mehrzad Boroujerdi sejarawan sekaligus ilmuwan politik, banyak pendukung Republik Islam turut hadir dalam upacara berduka bukan karena dekat secara emosional dengan Ayatollah yang wafat tersebut. “Dua kekuatan militer besar telah menyerang Iran, tetapi Republik Islam tetap bertahan. Bagi banyak pendukung sistem, ini menjadi bukti bahwa rezim mampu bertahan meski mengalami kerugian besar.”
“Apabila separuh saja dari 14 poin kerangka kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat benar-benar dilaksanakan, itu sudah merupakan keberhasilan besar bagi Iran,” kata Boroujerdi. “Baik setelah berakhirnya Perang Iran-Irak maupun melalui perjanjian nuklir (JCPOA), Iran tidak pernah memperoleh konsesi yang sebanding.”
Salah satu tuntutan Iran dalam perundingan tersebut adalah Amerika tidak perlu untuk mengintervensi urusan dalam negeri Iran. Komitemen tersebut sebelumnya pernah Washington berikan. Saat ini, ketentuan tersebut telah tercantum dan sepakat dalam memorandum tersebut.
Editor: Redaksi Setara
