SETARA.ID, JAKARTA – Pada 22 Juli 2026, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menggelar audiensi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian untuk mendiskusikan pembahasan mengenai penguatan kedaulatan pangan di Indonesia.
DPN PERMAHI menilai bahwa seluruh proses legislasi nasional yang berkaitan dengan pangan, pertanian dan peternakan harus dikawal secara serius. Pengawalan ini penting agar setiap regulasi yang lahir benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pada logika pasar atau kepentingan jangka pendek.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq, menyampaikan lima prioritas utama dalam sikap dan dukungan agenda ke depannya, yakni pengawalan terhadap revisi UU Pangan, penyusunan RUU Komoditas Strategis, perlindungan petani dan peternak, serta pembentukan skema asuransi tani
“DPN PERMAHI menekankan dukungan terhadap pembangunan hukum nasional yang berpihak pada swasembada pangan terkhusus pada penyusunan regulasi, dan jaminan asuransi perlindungan bagi petani dan peternak” ujar Azhar Sidiq.
Ia juga menambahkan jika Kementerian Pertanian perlu tampil aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh ekosistem pertanian dan peternakan. Dalam praktiknya, negara juga harus hadir untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkaitan dengan lahan pertanian dan memastikan kebijakan impor tidak merugikan produksi domestik.
Sekjen Kementan, Suwandi, menyatakan sangat terbuka untuk menyerap aspirasi dari DPN PERMAHI terkhusus dalam penyusunan regulasi demi mewujudkan perlindungan ekosistem pertanian dan pangan di Indonesia.
“Kami membuka seluas-luasnya, dan akan melibatkan DPN PERMAHI dalam forum Public Hearing guna membahas kebijakan sektor pertanian” ujarnya. DPN PERMAHI mengharapkan Kementerian Pertanian terus mampu menjawab kebutuhan petani serta peternak di lapangan, serta kebijakan yang disusun harus bersifat inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.
