SETARA.ID, INDONESIA – Kekuasaan dalam negara demokrasi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin besar kekuasaan politik yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan hukum berjalan adil dan tidak menjadi alat perlindungan kelompok tertentu.
Konfigurasi politik nasional hingga daerah menunjukkan kuatnya pengaruh Partai Gerindra, termasuk di Kabupaten Bogor. Kondisi ini bukan pelanggaran hukum, tetapi menjadi tantangan penting bagi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
Dugaan korupsi di Kabupaten Bogor harus diproses secara objektif. Publik tidak boleh menghakimi pihak yang belum terbukti bersalah, tetapi juga tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Presiden, DPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh institusi terkait harus memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang diperiksa harus dipulihkan. Jika terbukti, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Partai politik tidak boleh menjadi benteng untuk berlindung dari hukum. Sebaliknya, partai harus menjadi institusi yang berani menyatakan bahwa jika kadernya bersalah, hukum tetap harus bekerja.
Mahasiswa, pers, akademisi, dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan. Kritik dan pengawasan bukanlah tindakan anti-pemerintah, melainkan bagian dari demokrasi.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan yang baik bukan seberapa kuat menguasai kekuasaan, melainkan seberapa mampu menahan diri agar tidak menyalahgunakannya. Kekuasaan yang berintegritas adalah kekuasaan yang berani diawasi dan berani menegakkan hukum terhadap siapa pun, termasuk terhadap kelompoknya sendiri.
Penulis : Ihsan Naupal P. NST – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Editor : Raka Aprillia Eka Putra
