SETARA.ID, JAKARTA – Kekayaan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam kurun waktu sekitar satu dekade berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam LHKPN tahun 2014, total harta kekayaan Said Abdullah tercatat sebesar Rp12,58 miliar. Sementara pada laporan 2024, total kekayaannya meningkat menjadi sekitar Rp101,3 miliar.
Artinya, dalam kurun sekitar 10 tahun, terdapat kenaikan kekayaan sekitar Rp88,7 miliar.
Lonjakan Aset Properti dan Investasi
Kenaikan paling mencolok terlihat pada aset tanah dan bangunan yang meningkat dari sekitar Rp10,49 miliar (2014) menjadi sekitar Rp66,58 miliar (2024).
Selain itu, surat berharga juga melonjak dari sekitar Rp194 juta menjadi sekitar Rp45,2 miliar pada periode yang sama. Kas dan setara kas turut meningkat dari sekitar Rp950 juta menjadi sekitar Rp15,32 miliar.
Di sisi lain, kewajiban atau utang juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp483 juta pada 2014 menjadi sekitar Rp34,5 miliar pada 2024.
Hingga saat ini, LHKPN periodik tahun 2025 milik Said Abdullah belum tercatat atau belum dipublikasikan secara resmi pada laman KPK. Dengan demikian, data kekayaan terbaru yang tersedia masih mengacu pada laporan tahun 2024.
Apa Itu Banggar DPR RI?
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki peran strategis dalam pembahasan anggaran negara. Banggar bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi APBN.
Banggar juga berperan dalam pembahasan perubahan APBN serta sinkronisasi alokasi anggaran antar komisi di DPR RI, sehingga memiliki posisi penting dalam menentukan arah belanja negara. Saat ini Banggar DPR RI dipimpin oleh MH Said Abdullah, sebagai bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
EDITOR: REDAKSI SETARA
