SETARA.ID, CIPUTAT — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Dalam pernyataannya, Bivitri menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi berada dalam jalur demokrasi, melainkan telah bergerak ke arah rezim otoritarian.
“Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan. Kalau sekarang masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu untuk bilang negara kita sudah tidak demokrasi, saya mau meyakinkan bahwa negara ini memang otoritarian, ini bukan demokrasi lagi,” ujar Bivitri.
Ia menyebut, suara-suara kritik yang muncul dari masyarakat sejatinya merupakan bentuk penyampaian kebenaran. Namun, menurutnya, dalam sistem pemerintahan yang otoriter, kritik justru ditutup dan ditekan.
“Orang yang mengkritik sesungguhnya sedang menyampaikan kebenaran, akan tetapi bagi pemerintah otoritarian ini ditutupi,” lanjutnya.
Bivitri juga menyerukan masyarakat untuk tidak tunduk pada rasa takut. Menurutnya, ketakutan adalah instrumen utama yang sengaja dibangun penguasa otoriter untuk membungkam publik.
“Kalau misalnya ada keraguan dan ketakutan, saya mau mengafirmasi untuk melepaskan rasa itu. Karena rasa itu yang diinginkan oleh penguasa otoriter. Itu adalah otoritarian playbook yang harus kita lawan,” tegasnya.
Ia menjelaskan sedikitnya ada empat pola yang lazim digunakan rezim otoriter untuk menekan kritik. Pertama, tekanan melalui aspek hukum, seperti yang dialami Saiful Mujani dan Feri Amsari. Kedua, kekerasan fisik, seperti yang menimpa Andri Yunus dan sejumlah pihak lain. Ketiga, serangan digital berupa ejekan, doxing, hingga peretasan.
“Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengganggu kita, membuat kita takut. Ini yang dinamakan Weaponization of law hukum sedang digunakan sebagai senjata oleh penguasa yang otoriter,” pungkasnya.
Editor: Redaksi Setara
