Kordinator Presidium MN Kahmi Romo Syafi’i. (Sumber Foto : kahminasional.com)
JAKARTA, SETARA.ID – Romo Syafi’i diamanahkan sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI). Dalam kepemimpinan barunya, ia mendorong KAHMI mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah dengan mengedepankan kritik yang konstruktif dan berorientasi pada solusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Romo Syafi’i dalam sambutannya setelah proses serah terima kepemimpinan dari H. Abdullah Puteh dalam rapat harian MN KAHMI di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Romo, tantangan Indonesia ke depan tidak cukup hanya dijawab dengan mempertahankan demokrasi. Demokrasi, kata dia, harus mampu menjadi instrumen untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, adil, dan memiliki posisi kuat dalam pergaulan global.
Ia menilai, sikap kritis tetap menjadi bagian penting dari peran KAHMI. Namun, kritik tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat agenda pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi penolakan tanpa tawaran solusi.
“Kritik tetap diperlukan, tetapi harus mengarah pada solusi yang memperkuat upaya mewujudkan kemandirian, swasembada, dan ketahanan nasional,” ujar Romo.
Romo juga menyoroti persoalan ketergantungan sebagai salah satu tantangan strategis Indonesia. Ketergantungan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, teknologi, pembiayaan, hingga informasi dan narasi publik.
Karena itu, ia mengajak kader dan alumni HMI yang tersebar di berbagai bidang untuk berkontribusi memperkuat kapasitas nasional. Menurutnya, sumber daya alam, bonus demografi, posisi geopolitik, serta kekayaan budaya dan agama merupakan modal besar yang harus dikelola untuk memperkuat kemandirian bangsa.
Dalam konteks hubungan dengan pemerintah, Romo menilai KAHMI tidak perlu menempatkan diri dalam posisi yang selalu berhadap-hadapan. Sebagai organisasi yang memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan melalui kritik yang membangun.
“Dukungan dan kritik harus berjalan bersama agar cita-cita masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan,” katanya.
Sejumlah agenda strategis nasional juga menjadi perhatian yang akan didorong dan dikawal KAHMI. Agenda tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, kemandirian energi, penguatan pertahanan, penguasaan teknologi strategis, serta pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara.
Namun, Romo menekankan bahwa dukungan terhadap agenda tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Setiap kebijakan tetap perlu dikawal agar berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daya kritis itu harus ada dan tidak boleh hilang. Kritik harus dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program ynag ada bukan malah untuk melemahkan tujuan strategisnya,” tegasnya.
Untuk memperkuat peran tersebut, MN KAHMI akan menyusun sejumlah rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional sebagai bentuk kontribusi pemikiran sekaligus masukan terhadap agenda pembangunan nasional. Romo juga mengajak alumni HMI yang berkiprah di pemerintahan, parlemen, dunia usaha, akademisi, media, dan sektor strategis lainnya untuk membangun sinergi dalam mendorong agenda kemandirian nasional.
Editor : Redaksi Setara
